kabinetrakyat.com – Pemerintah belum juga merealisasikan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar . Bahkan, kemungkinan besar pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak diterapkan tahun ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji mengatakan, pembatasan pembelian Pertalite dan Solar belum diberlakukan karena mengingat pemerintah baru saja menaikkan harga.

“Nanti masyarakat bagaimana kalau misalkan sekarang (harga Pertalite-Solar) sudah naik, kemudian enggak boleh (beli) lagi, bagaimana coba? Itu yang kami pikirkan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (12/9/2022).

Rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Solar pada dasarnya baru akan diberlakukan jika revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sudah rampung. Namun, hingga saat ini pemerintah masih mengkajinya.

Revisi aturan itu direncanakan bakal memuat ketentuan pembelian BBM bersubsidi. Meski demikian, Tutuka bilang, pemerintah masih akan terus mengkaji revisi Perpres 191/2014 sebelum akhirnya benar-benar diterbitkan.

“Kita kan sudah punya Perpres-nya. Ini kan skenarionya naik dulu harga (Pertalite dan Solar), kalau revisi itu nanti perlu dikaji dulu. Setelah naik harga masak mau dibatasi lagi?,” katanya.

Dia pun belum bisa memastikan kapan revisi Perpres 191/2014 rampung, termasuk kapan pastinya pembatasan pembelian Pertalite dan Solar. Lantaran, ketika ditanyai kemungkinan pemberlakukan pembatasan mulai tahun ini atau tahun depan, Tutuka hanya menekankan kebijakan tersebut masih terus dikaji.

“Kami belum menentukan, karena ini harus hati-hati sekali. Itu karena harganya sudah naik, terus dibatasi, saya kira kita harus kaji dulu,” jelas dia.

Terpisah, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, sebagai operator, pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah mengenai pembatasan pembelian Pertalite dan Solar. Ia menilai, saat ini tak ada kendala jika Pertamina harus memberlakukan pembatasan pembelian.

“Kami mengikuti arahan dari kebijakan pemerintah. Enggak ada kendalanya. Kami menunggu saja, kami kan operatornya, menjalankan kebijakan,” kata Nicke ditemui di DPR RI.