kabinetrakyat.com – Hasil survei Polmatrix menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mencapai sekitar 75,5 persen.

“Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 75,5 persen pada awal tahun 2023,” kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam hasil survei yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sedangkan yang menyatakan tidak puas terhadap kepemimpinan Jokowi sebanyak 20,1 persen, di antaranya 1,8 persen merasa sangat tidak puas. Sisanya masih ada 2,6 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Pada ranah penegakan hukum, katanya, publik mempersoalkan penanganan kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan, sedangkan pada aspek legislasi, pengesahan rancangan KUHP,Perppu Cipta Kerja menjadi sorotan dan pro-kontra di tengah masyarakat.

“Disrupsi pada rantai pasok, khususnya pangan dan energi melanda seluruh dunia, sedangkan langkah yang dilakukan pemerintah adalah upaya mengendalikan ketersediaan dan harga, serta memberikan kompensasi bagi masyarakat yang paling terdampak,” ucap Dendik.

Misalnya, ujar dia, kenaikan harga BBM bersubsidi disertai dengan pemberian BLT dan subsidi upah kepada kalangan yang berhak menerima. Pemerintah berhasil menahan lonjakan harga BBM berkat adanya “windfall” komoditas yang bisa digunakan untuk menanggung subsidi.

“Sementara itu, pemerintah bertindak cepat dengan mengungkap kasus Ferdy Sambo dan membukanya di pengadilan,” tutur Dendik.

Ia mengatakan pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk menyelidiki tragedi Kanjuruhan, yang berlanjut dengan upaya transformasi PSSI, sedangkan, RKUHP disahkan untuk menggantikan hukum warisan kolonial, meskipun masih ada kekurangan di sana sini. Perppu Cipta Kerja dikeluarkan demi menyelaraskan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan antisipasi gejolak ekonomi dunia.

Dendik mengingatkan bahwa dunia tengah menghadapi ancaman resesi global, bahkan Indonesia yang dinilai kebal akan tetap terkena dampaknya.

“Jelang tahun politik, langkah yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga ekonomi dan stabilitas politik,” kata Dendik.

Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 10-18 Januari 2023 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.