kabinetrakyat.com – Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) Awan Nurmawan menemukan 69 pegawai di lingkungan kerjanya yang memiliki harta tidak wajar. Awan Nurmawan mengatakan akan memanggil para pegawai tersebut dan memeriksanya.

“Total 69 pegawai tidak clear akan dipanggil dan dilakukan pemeriksaan. Prinsipnya kami melakukan dengan data analitik, sehingga bisa tahu anomali harta kekayaan pegawai Kemenkeu ,” ujar Awan Nurmawan saat konferensi pers, Rabu 1 Maret 2023.

“Setelah kita ketemu anomali, kita cek lagi, harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan. Ada 33 pegawai tidak clear, pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear,” katanya menambahkan.

Awan menjelaskan ke-69 pegawai itu akan dipanggil untuk melakukan klarifikasi, jika ada kejanggalan maka akan segera diinvestigasi.

“Yang 69 tidak clear itu akan kita panggil klarifikasi, periksa, kalau ada indikasi fraud akan kita investigasi,” ucapnya.

Ia juga mengatakan telah mengantongi nama-nama pegawai yang hartanya bermasalah tersebut. “Rinciannya ada, cuma nggak bisa kita buka di sini. Ada semua mengenai data namanya,” pungkasnya.

Rafael Alun Trisambodo mendapatkan sorotan tajam dari publik, Kementerian Keuangan , dan KPK. Ia disorot karena anaknya, Mario Dandy Satrio yang kerap memamerkan barang-barang mewah.

Tak hanya Rafael Alun Trisambodo , Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto juga ikut terseret.

Bahkan, Eko terancam dicopot dari jabatannya. “Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. kepada Dirjen bea cukai untuk melakukan pembebas tugasan, pencopotan dari jabatan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers, Rabu, 1 Maret 2023.

“Jadi segera akan dibebas tugaskan, karena sampai dengan saat ini belum tapi saya minta segera,” ucapnya menambahkan.

Tidak hanya segera dicopot dari jabatannya, Eko Darmanto juga akan diperiksa terkait harta kekayaannya. Nantinya, harta yang dimiliki akan dicocokan dengan laporan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Saya telah menginstruksikan kepada tim inspektorat jenderal kementerian keuangan bersama Direktorat Jenderal bea dan cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku kecocokan harta dan utang dalam LHKPN, dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin saudara Edi,” tutur Suahasil Nazara.***