kabinetrakyat.com1. Pengadaan Gorden Puluhan Miliar

Program pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Adanya proyek tersebut pun menimbulkan polemik selama kurang lebih dua bulan. Setelah itu, proyek tersebut akhirnya dibatalkan.

Gorden rumah dinas itu, kata Wakil Ketua DPR, Dasco di Kompleks Parlemen, dari 2015 sampai pengajuan pengadaan, belum pernah diganti. Jadi, gorden itu ada yang masih dan ada pula yang tidak.

Anggaran yang mencapai 48 miliar rupiah itu rupanya untuk 505 unit rumah dinas DPR. Setiap rumah akan mendapatkan 11 pasang gorden yang dipasang di ruang tamu, pintu, jendela ruang keluarga, dan lain sebagainya.

“Rp 48 miliar itu bukan Rp 48 miliar itu adalah gorden dalam 1-2 rumah, tapi 505 rumah dengan 11 item di setiap rumah,” kata Sekjen DPR Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pengecatan Dome atau Kubah Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura DPR RI juga sempat menimbulkan polemik. Sebab, proyek tersebut membutuhkan anggaran hingga miliaran rupiah.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (17/5/2022) menjelaskan ihwal pengecatan dome di Gedung Nusantara atau gedung kura-kura yang menggelontorkan dana Rp 4,5 miliar.

Indra menegaskan pengecatan itu sebetulnya bukan sekadar pengecatan melainkan waterproofing. Manfaat dari waterproofing sendiri agar tidak mudah bocor saat hujan.

3. Pengaspalan Kompleks Parlemen

Pada Maret 2022, pemerintah diketahui telah menganggarkan uang sebesar 11 miliar rupiah untuk pengaspalan di Jalan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Mengutip Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan pelapisan aspal hotmix di area Kompleks DPRI RI senilai 11 Miliar yang diambil dari dana APBN.

Rencana ini merupakan bagian dari persiapan DPR dalam G20 atau P20 pada awal Oktober 2022. Selain pengaspalan, pintu gerbang hingga jalan di kompleks tersebut juga akan dirapikan sebagai bentuk penyambutan ketua Parlemen dunia yang hadir dalam pertemuan P20.

4. Rencana Mencetak Kalender 955 Juta Rupiah

Kabar terkini, DPR dilaporkan tengah menyusun rancangan anggaran untuk pencetakan kalender. Dana yang dianggarkan pun tak main-main.

Diketahui, DPR RI menyiapkan dana senilai Rp 955.737.000 untuk cetak kalender dengan sumber anggaran dari APBN.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @lamputerangofficial, pada laman resmi LPSE DPR RI anggaran tersebut memiliki tender 739087 dengan update terakhir pada tanggal 23 Agustus 2022.

APBN yang digunakan untuk mencetak kalender hampir Rp 1 miliar itu berasal dari pembayaran pajak dan penerimaan bukan pajak seperti laba BUMN dan hibah swasta.

Anggaran yang begitu besar untuk kalender itu berbanding terbaik dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Ia sempat menyebutkan bahwa APBN tercekik, bahkan mengatakan bahwa dana pensiunan untuk PNS membebani APBN.

Padahal, menurut sejumlah warganet, dana pensiunan DPR lebih membebani APBN lantaran bisa diterima seumur hidup. Ditambah dengan rencana pengadaan kalender Rp955 juta itu.