kabinetrakyat.com – Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini terus melakukan kajian terkait usulan pengaturan jam kerja .

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan saat ini pihaknya telah mengkaji pengaturan jam kerja dengan Kementerian Perhubungan dan sejumlah ahli.

Menurut dia, sebelum uji coba akan dilakukan dulu uji publik dengan melibatkan sejumlah asosiasi.

“Hasil FGD kemudian semuanya sepakat ini positif bisa dilakukan uji coba , tetapi kami harus lakukan namanya uji publik dengan melibatkan semua asosiasi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu 31 Agustus 2022.

Syafrin mengatakan saat ini pihaknya sedang mendesain uji publik pengaturan jam kerja untuk disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurut dia, pengaturan jam kerja di Jakarta ini tidak bisa langsung diterapkan begitu saja. Sebab yang bekerja di ibu kota saat ini tidak hanya mencakup ASN Pemprov Jakarta.

Syafrin mengatakan memang dalam FGD tersebut muncul sejumlah pendapat. Ada yang menyampaikan bahwa pengaturan jam kerja ini bukan merupakan langkah yang efektif untuk mengurangi mobilitas kendaraan.

Mungkin setelah ditetapkan perubahan jam kerja yang akan terkena dampak itu adalah pekerja yang menggunakan angkutan umum.

Ada yang berpendapat bahwa seharusnya yang diatur bukan distribusi jumlah kendaraan ke jam-jam yang tidak padat, tapi bagaimana mengatur mobilitas orang agar lebih efisien.

Karena itu, sejumlah masukan itu akan ditampung ke dalam uji publik yang akan melibatkan sejumlah asosiasi dan pemilik gedung di Jakarta.

“Jadi kita tampung dengan melakukan uji publik dengan rekan asosiasi, pemilik gedung dan lain-lain. Karena konsekuensinya mereka harus mengatur pola kerja,” ucapnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya (PMJ) sempat mengklaim bahwa selalu terjadi kemacetan sebanyak 54 persen saat lalu lintas berada di pagi hari ketika anak sekolah dan para orang dewasa beraktivitas di jalan raya.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengusulkan adanya aturan baru dibuat untuk atasi hal ini.

Salah satunya ialah pengaturan jam kerja perkantoran di DKI Jakarta agar menjadi solusi pemecah kemacetan di jalanan saat jam-jam sibuk.

“Seluruh kegiatan masyarakat dimulai rata-rata jam 7, jam 8, dan jam 9. Jadi mereka akan berangkat bersama-sama dari rumah dengan waktu yang bersamaan,” kata Latif menjelaskan.

“Sehingga pada saat disini (jalanan) akan ketemu jam yang sama,” ujarnya.***