kabinetrakyat.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan MyPertamina digunakan agar subsidi bahan bakar minyak (BBM) bisa tepat sasaran, bukan untuk pembatasan.

“Memang sekarang Pertamina dan Telkom sedang bekerja sama supaya subsidi tepat sasaran, bukan pembatasan,” jelas Erick, di Gedung Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

“Ini kita maju supaya subsidi tepat sasaran. Yang tidak mampu harus wajib disubsidi, yang mampu tidak,” tambahnya.

Menurut data yang ia dapatkan, Erick mengatakan, dari 30 juta lebih pengguna mobil, yang terdaftar di MyPertamina baru 6%. Dari sana, terlihat subsidi masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, ia mengunjungi Pertamina Integrated Enterprise Data & Command Center (PIEDCC) hari ini untuk mengecek kuota BBM secara langsung.

“Memperbaiki tadi supaya subsidi tepat sasaran, makanya saya hari ini mengecek langsung. Memastikan kuota aman jadi jumlahnya terbuka. Distribusi aman, tidak ada bocor dan harus efisien efektif. Jadi Command Center ini dibangun Pertamina untuk mendeteksi hasil produksi dari hulu,” jelas Erick.

Yang paling tidak kalah penting, lanjut Erick, ia ingin mendorong subsidi tepat sasaran dengan pembangunan data digital, salah satunya melalui Command Center tersebut. Pengoperasiannya menjadi salah satu langkah efisiensi dari pemerintah dan Pertamina.

“Di situ juga bisa dilihat hasil produksinya, proses kilangnya seperti apa, kemudian distribusinya baik dari laut maupun dari darat, juga deteksi dini kalau sampai ada pengurangan daripada stoknya,” jelas Erick.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kepolisian dalam sinkronisasi data. Erick merasa, di era digital seperti saat ini, belum pernah ada kesamaan data antar satu pihak dengan pihak lainnya.

“Ini masa era digital tapi nggak pernah bisa punya data yang sama. Nah karena itu kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolri, Pak Sigit untuk menandatangani kerjasama MoU supaya data ini dan data Kepolisian dengan yang namanya nomor mobil segala kita sinkronisasi,” tuturnya.

Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan apabila ada penimbunan BBM yang terjadi. “Dan juga pengawasan kalau ada penimbunan-penimbunan. Dan nanti kita dorong kerjasama ini dengan Kapolri,” tambahnya.