kabinetrakyat.com – Isu Konsorsium 303 judi diduga melibatkan sejumlah oknum Polisi .

Konsorsium 303 judi naik ke permukaan seiring kasus pembunuhan terhadap Brigadir J dengan tersangka eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Isu ini lantas menjadi perhatian publik karena diduga menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri dan dugaan setoran judi dengan nilai fantastis.

Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso, mengatakan pihaknya mempunyai bukti arus setoran bulanan uang judi ke sejumlah oknum Polisi .

Sugeng mengatakan data setoran tersebut menunjukkan penerimaan uang yang dikirim perusahaan judi ke oknum anggota Polisi setiap bulannya pada 2021.

Dia pun meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki hal itu dan siap menyerahkan data yang dimiliki tersebut.

Terkait praktik perjudian yang melibatkan oknum Polisi , ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai fenomena tersebut bukan suatu hal baru.

Menurutnya masalah judi di tubuh Polri merupakan hal klasik. Padahal, kata Refly, Polri pernah dipimpin Jenderal Sutanto yang sangat ngotot memberantas perjudian.

“Judi ini adalah masalah klasik di dalam tubuh Polri dan itu isunya sudah lama sekali,” ujarnya, dikutip dari Youtube Refly Harun yang tayang pada Selasa 30 Agustus 2022.

Dia bercerita pengalamannya bertemu dengan seorang mantan perwira tinggi Polri dalam sebuah acara, dengan jabatan saat itu adalah Kapolda Jawa Tengah. Namun, sosok Kapolda tersebut tidak disebutkan Refly Harun .

Refly Harun mengatakan Kapolda tersebut dikenal sebagai seseorang yang memberantas perjudian.

Refly Harun mengatakan Kapolda tersebut pernah menanyakan langsung atasannya terkait penerimaan uang judi .

“Tapi intinya dia pernah mengatakan sama senior dia yang menjadi Kapolri, tapi saya sudah lupa siapa yang menjadi Kapolrinya. Apakah terima uang judi ? Jadi dalil dari pernyataan itu sepertinya, yang namanya uang judi memang real (nyata),” katanya.

“Kita engga tahu ya, apakah model memberantasnya juga sama, yang nyetor juga tidak diberantas, atau dilindungi bahkan, yang tidak nyetor disikat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Refly Harun mengatakan, bila kepolisian serius ingin memberantas dan mengungkap praktik perjudian, masyarakat mesti dilibatkan sebagai pihak yang melapor.

“Terkait pemberantasan judi kalau kita mau benar-benar memberantas ini dan mengungkapkan ini, justru Kapolri mengundang orang sebanyak-banyaknya untuk melaporkan soal perjudian ini ke mereka, seandainya memang benar ini diberantas,” ujarnya.

Tetapi, sambungnya, masyarakat yang melaporkan praktik perjudian tersebut harus mendapat perlindungan dan bukannya malah dilaporkan balik atas tuduhan menyebarkan hoaks.

“Kalau misalnya yang terjadi seperti kejadian salah satu warga Riau, ketika dia memposting soal Sambo, atau penjual tahu bulat dari Bandung yang konon katanya masih ditahan,” katanya.

“Ketika dia memposting soal itu malah kemudian ditangkap karena dianggap menyebarkan berita hoaks, nah ini there must be something wrong,” ujarnya.

Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tengah mendalami isu bagan Konsorsium 303 judi yang beredar di masyarakat.

Hal itu disampaikan Kapolri saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 24 Agustus 2022

Listyo Sigit menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi anggota yang terlibat perjudian.

“Kalau nanti saya dapati (melakukan judi ), pasti saya copot. Dan itu merupakan komitmen saya bahwa di zaman saya judi itu tidak ada,” ujarnya, dikutip dari Antara.***