kabinetrakyat.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, indeks persepsi korupsi (IPK) yang turun bukan merupakan fakta.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi hasil skor IPK Indonesia yang disebut turun berdasarkan laporan dari Transparency International Indonesia (TII) baru-baru ini.

Menurut Mahfud, dalam laporan TII terbaru, ada 13 lembaga internasional yang dipakai untuk menghitung skor IKP.

Sementara itu, dalam penghitungan IKP tahun-tahun sebelumnya, ada data dari 8 lembaga internasional yang dipakai untuk Indonesia.

Namun, pada tahun ini data dari 8 lembaga itu tidak digunakan.

Dia mencontohkan, berdasarkan perhitungan World Economic Forum, skor IPK Indonesia masih tinggi.

Namun, skor itu tidak dipakai dalam menentukan IPK terbaru ini.

“Jadi tidak apa-apa, kami hanya ingin menyatakan bahwa itu semua bukan fakta tetapi persepsi dan baru terbatas pada hal-hal tertentu. Di bidang bidang tertentu kita justru naik. Demokratisasi naik, penegakan hukum dan keadilan naik,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/3/2023).

“Tetapi di sektor tertentu misalnya perizinan, kemudahan berinvestasi kemudian adanya kekhawatiran dari para investor tentang kepastian hukum macam-macam itu memang mempengaruhi agak turun, tetapi kapi kalau penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan demokrasi itu naik meskipun kecil,” ucap Mahfud.

Adapun pada Senin, Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal soal pemberantasan korupsi di Istana Merdeka.

Rapat tersebut dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Menurut Mahfud, rapat tersebut khusus membahas mengenai turunnya IPK Indonesia.

“Baru saja Presiden memimpin pertemuan intern tentang pemberantasan korupsi di mana yang tadi diundang Menkopolhukam, Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK khusus untuk menanggapi turunnya skor indeks persepsi korupsi, corruption perception index yang agak mengejutkan,” kata Mahfud.

Menurut dia, dalam rapat itu, pemerintah sepakat hasil skor IPK yang diungkap Transparency International Indonesia (TII) tetap diapresiasi oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah sepakat akan melakukan sejumlah perbaikan.

“Tentu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dan dalam waktu dekat nanti akan mendapat arahan khusus sebafau kebijakan negara dari Presiden,” kata dia.

Mahfud pun mengatakan, saat ini hampir semua negara di dunia mengalami penurunan indeks persepsi korupsi, antara lain Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.