kabinetrakyat.com – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Diah Natalisa,mengharapkan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang ada di Indonesia dapat memberantaspercaloan dan gratifikasi.

“Banyak instansi yang bergabung di MPP untuk membantu pimpinan daerah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” kata dia, usai peresmian MPPPariaman dan Bukittinggi di Pariaman, Sumatera Barat, Rabu.

Menurut dia, dengan banyak instansi yang tergabung termasuk pihak bank maka dapat membantu mengurangi adanya percaloan dan perilaku lainnya yang dapat merusak sistem bahkan bisa melanggar hukum.

Oleh karena itu dia mendorong MPP selain memiliki tempat yang nyaman dengan pelayanan yang ramah dan berintegritas juga mulai memberikan pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi.

“Pendaftaran elektronik yang bisa dilakukan di rumah, menunggu di ruang yang nyaman dan kalau masyarakat tidak paham bisa tanya ke petugas. Tentu hal ini dapat mengurangi hal-hal seperti itu (percaloan),” katanya.Ia menjelaskan MPP merupakan upaya mengintegrasikan banyak pelayanan dari berbagai instansi pemerintah dan perbankan, BUMN, BUMD bahkan bisa dari pihak swasta. “Harapan kami MPP dapat memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan publik dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat, Adib Alfikri,mengatakan, dengan diresmikannya dua MPP di daerah itu maka saat ini sudah ada empat MPP di provinsi itu. “Yang pertama diPadang, laluPayakumbuh sebagai salah satu MPP terbaik 2021, selanjutnyaPariaman, dan Bukittinggi,” ujarnya.Wali Kota Pariaman,Genius Umar,mengatakan MPP di daerah itu didirikan awalnya dengan pola minimalis yang kemudian dilaporkan kepada Kementerian PAN-RB untuk membuatkan standarisasi serta membina daerah itu dalam mewujudkan pelayanan publik. “Ketika sudah standar menteri PAN-RB mau meresmikan, ini bukti MPPPariaman sudah standar nasional,” katanya.