kabinetrakyat.com – Dinas Perhubungan DKI Jakarta menilai usulan pengaturan jam kerja dinilai bisa diterapkan sebagai upaya pengendalian transportasi umum .

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta , Syafrin Liputo mengatakan memang dari hasil Forum Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Perhubungan dan Polda Metro Jaya, masih ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan.

Jangan sampai kata dia kebijakan ini menimbulkan biaya yang tinggi bagi kalangan tertentu.

“Dari perusahaan misalnya, mengatur jumlah sif orang kerja, pada saat malam hari,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu 31 Agustus 2022.

“Ada tambahan, biasanya kan setengah lima atau jam lima sudah dimatikan listrik, begitu ada tambahan jam otomatis biaya itu akan meningkat lagi,” tuturnya.

Dia mengatakan tentu apabila nanti ada penerapan pengaturan jam kerja tentu biaya-biaya operasional yang dialami oleh perusahaan itu ditanggung oleh mereka.

Karena itu, Syafrin mengungkap para ahli yang terlibat dalam FGD itu menginginkan agar semua asosiasi diminta saran dan pendapatnya.

“Tentu (high cost) perusahaan yang bersangkutan (yang akan menanggung),” ujarnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya (PMJ) sempat mengklaim bahwa selalu terjadi kemacetan sebanyak 54 persen saat lalu lintas berada di pagi hari ketika anak sekolah dan para orang dewasa beraktivitas di jalan raya.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengusulkan adanya aturan baru dibuat untuk atasi hal ini.

Salah satunya ialah pengaturan jam kerja perkantoran di DKI Jakarta agar menjadi solusi pemecah kemacetan di jalanan saat jam-jam sibuk.

“Seluruh kegiatan masyarakat dimulai rata-rata jam 7, jam 8, dan jam 9. Jadi mereka akan berangkat bersama-sama dari rumah dengan waktu yang bersamaan,” kata Latif menjelaskan.

“Sehingga pada saat disini (jalanan) akan ketemu jam yang sama,” ujarnya.***