kabinetrakyat.com – DPR RI telah mengesahkan perjanjian dagang internasional menjadi undang-undang, salah satunya tentang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan RCEP berpotensi meningkatkan PDB nasional dan kenaikan ekspor.

“Persetujuan RCEP diperkirakan dapat meningkatkan PDB Nasional sebesar 0,07% di tahun 2040 dengan kenaikan ekspor mencapai USD5,01 miliar dan surplus perdagangan juga bisa diperkirakan naik 2,5 kali lipat,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers yang digelar secara virtual di Singapura, dikutip Rabu (31/8/2022).

RCEP tersebut telah disampaikan Indonesia pada ketetuaan ASEAN tahun 2011 silam. Saat ini, diketahui Indonesia tengah mempersiapkan diri menyongsong keketuaan di ASEAN pada tahun 2023. Skema RCEP sendiri merupakan perjanjian perdagangan bebas yang mencakup 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

“RCEP merupakan inisiatif Indonesia pada keketuaan ASEAN tahun 2011 lalu. RCEP menjadi blok perdagangan terbesar yang mencakup 27% dari perdagangan dunia, 29% dari PDB dunia, dan 30% dari populasi dunia, serta 29% dari foreign direct investment dunia masuk di wilayah RCEP ini,” ungkap Airlangga.

Lebih lanjut, ia menjelaskan negara-negara yang tergabung dalam Persetujuan RCEP merupakan utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi. Setidaknya, mitra-mitra tersebut mencakup 60% dari total ekspor, 71% dari total impor, serta 47% dari total investasi asing pada tahun 2021.

Airlangga juga menjelaskan Persetujuan RCEP membuka akses pasar baru di beberapa sektor, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, otomotif dan elektronik, makanan dan minuman, hingga sektor bahan kimia dan mesin di RRT, Jepang, dan Korea Selatan.

“Indonesia mendorong lokasi sekretariat RCEP diharapkan bisa diposisikan di Jakarta. Saat ini Indonesia sudah mempunyai sekretariat ASEAN, sehingga tentunya ini menjadi salah satu unggulan yang bisa ditawarkan Indonesia kepada berbagai negara lain,” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga turut menjelaskan rangkaian agenda kunjungan kerja ke Singapura pada tanggal 29-30 Agustus 2022. Hari pertama diisi Airlangga dengan kuliah umum terkait dengan penanganan COVID-19, perkembangan ekonomi, Presidensi Indonesia dalam G20, serta keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 di Rajaratnam School of International Studies dan National University of Singapore.

Pada hari kedua, Airlangga diketahui melakukan pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga membahas penguatan kerja sama antara Indonesia dan Singapura di berbagai sektor. Tidak hanya itu, Airlangga juga membahas dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia di G20 dan keketuaan di ASEAN di tahun 2023 mendatang.

“Pada dasarnya Singapura mengapresiasi dan mendukung. Terkait Persetujuan RCEP yang merupakan trading block terbesar di dunia, Indonesia juga meminta dukungan kepada Singapura dan negara-negara lain dalam RCEP agar Sekretariat RCEP berada di Indonesia karena ini merupakan inisiatif Indonesia pada tahun 2011. Hal ini strategis bagi Indonesia,” papar Airlangga.

Airlangga juga menginformasikan jika Indonesia dan Singapura telah menandatangani pengembangan talent yang dikenal dengan Indonesia-Singapura Tech Ex-Program.

“Dengan demikian, terjadi pertukaran ilmu pengetahuan antara kedua negara. Hal ini tentu bisa di-support oleh korporasi baik yang ada di Singapura maupun yang ada di Indonesia. Kita berharap kerja sama hari ini bisa ditindaklanjuti secara konkret,” pungkas Airlangga.