kabinetrakyat.com – Para politisi Partai Republik di Amerika Serikat (AS) mempertanyakan pengawasan terhadap bantuan militer besar-besaran yang diberikan untuk Ukraina , yang diinvasi Rusia setahun terakhir. Beberapa dari mereka menyerukan agar pemerintahan Presiden Joe Biden menghentikan pengiriman bantuan ke Ukraina.

Seperti dilansir AFP, Rabu (1/3/2023), bantuan militer dari negara-negara Barat untuk Ukraina tercatat telah melebihi US$ 50 miliar (Rp 762,3 triliun) sejak invasi Rusia dilancarkan pada 24 Februari tahun lalu. Lebih dari separuhnya diketahui berasal dari AS, yang memicu kritikan dari politisi Washington.

Sekitar 11 politisi Partai Republik di antaranya telah mensponsori sebuah resolusi yang menyatakan bahwa semua bantuan untuk Ukraina harus dihentikan.

Belum ada tanggapan resmi dari pemerintahan Biden soal resolusi itu. Namun para pejabat AS telah berulang kali menegaskan bahwa Washington akan mendukung Kiev ‘selama diperlukan’.

Wakil Menteri Pertahanan (Menhan) untuk Kebijakan Colin Kahl, saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan anggota parlemen AS, menyebut hal itu bisa berarti hingga bertahun-tahun.

“Konflik bisa berakhir enam bulan dari sekarang, bisa berakhir dua tahun dari sekarang atau tiga tahun dari sekarang,” ucapnya.

Rapat dengar pendapat digelar oleh parlemen AS pada Selasa (28/2) waktu setempat, di mana para anggota Komisi Angkatan Bersenjata DPR AS menanyai Kahl dan dua pejabat lainnya soal pengawasan untuk bantuan militer besar-besaran ke Ukraina.

Dalam rapat itu, Kahl menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan Ukraina menyalahgunakan bantuan militer senilai puluhan miliar dolar Amerika yang diberikan AS sejak Rusia menginvasi.

“Tidak ada bukti bahwa Ukraina mengalihkannya ke pasar gelap,” tegas Kahl merujuk pada bantuan untuk Kiev.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga ‘Bertemu Zelensky, Biden Janji Kirimkan 700 Tank ke Ukraina’:

“Itu tidak mengherankan mengingat intensitas pertempuran dan fakta bahwa mereka secara jelas menggunakan apa yang kita berikan kepada mereka dan apa yang diberikan sekutu dan mitra kita kepada mereka untuk efek maksimal,” jelasnya.

“Jika beberapa dari sistem ini telah dialihkan, itu adalah Rusia yang merebut barang-barang di medan perang,” cetus Kahl di hadapan anggota parlemen AS.

Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan AS, Robert Storch, menuturkan dalam rapat yang sama bahwa ada ‘sejumlah besar’ orang di kawasan itu yang mengawasi pasokan dan misi pelatihan untuk militer Ukraina.

“Kami belum membuktikan adanya kejadian semacam itu,” tegas Storch, merujuk pada dugaan senjata sensitif seperti rudal Stinger dialihkan secara ilegal.

Komentar dari para pejabat Departemen Pertahanan AS dalam rapat dengar pendapat itu digemakan oleh juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder. Ditegaskan Ryder kepada wartawan bahwa AS belum melihat ‘bukti adanya pengalihan yang meluas dari bantuan apapun yang kita berikan’ ke Ukraina.

Sementara itu, Ketua Komisi Angkatan Bersenjata DPR AS dari Partai Republik, Mike Rogers, menyatakan bahwa bantuan dalam jumlah besar memerlukan ‘tingkat pengawasan yang belum pernah ada sebelumnya oleh komisi dan oleh Kongres’.