kabinetrakyat.com – TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Jayapura Papua , pada Rabu (31/8/2022).

Presiden mengatakan BLT BBM tersebut diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan.

“Per bulannya diberikan Rp150.000, jadi totalnya Rp600.000. Dan diberikan 2 kali. Rp300 ribu, Rp300 ribu . Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura di Sentani, Jayapura,” kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan terdapat 20,6 juta penerima BLT BBM di Indonesia.

Presiden berharap konsumsi masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya BLT BBM tersebut.

“Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM kepada 20,6 juta penerima manfaat juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja. Juga sebesar Rp600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja,” tuturnya.

Sebelumnya Pemerintah akan mengambil opsi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai imbas dari kenaikan minyak mentah dunia yang membebani APBN.

Pasalnya pemerintah telah menyiapakan sejumlah bantalan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang akan terkena imbas dari rencana kenaikan BBM bersubsidi.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat intern mengenai pengalihan subsidi BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).

“Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspon,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 24,17 triliun rupiah untuk bantalan sosial tersebut yang menyasar 20,65 juta penduduk atau penerima manfaat.

Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah. BLT diberikan sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali yang akan dibayarkan per dua kali.

“Jadi dalam hal ini ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu 300 ribu pertama dan 300 ribu kedua,” kata Menkeu.

BLT tersebut akan disalurkan melalui kantor pos seluruh Indonesia kepada 20,65 juta keluarga penerima.

Selain BLT pemerintah juga menyiapkan subsidi upah bagi 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.

Bantalan sosial yang ketiga yakni subsidi transportasi melalui Pemerintah Daerah sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu dana alokasi khusus (DAK) dan dan bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun.

Bantalan diberikan dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Bantuan-bantuan tersebut direncanakan akan mulai dieksekusi pada pekan ini. Pemerintah berharap BLT yang diberikan bisa mengurangi tekanan kenaikan harga kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan.

“Sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” pungkasnya.

Pengamat Duga Ada Mafia di Balik Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Pengamat Duga Ada Mafia di Balik Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Jokowi Alihkan Rp 24 T Subsidi BBM Jadi Bansos, KPM Terima Rp 150 Ribu 4 Kali, Pekerja Rp 600 Ribu

Subsidi BBM Dialihkan, 20,65 Juta Warga Akan Terima BLT 600 Ribu Mulai Pekan Ini

Pemerintah Masih Kaji Opsi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Pemerintah Butuh Tambahan Subsidi Rp200 T Cegah Kenaikan Harga Pertalite, Keputusan di Tangan DPR

Nilai Kenaikan BBM Bersubsidi Tidak Tepat, Ini Saran dari Ombudsman RI

Ekspresi Putri Candrawathi Disorot, Ahli Forensik Sebut Tertekan dan Tak Berani Tatap Ferdy Sambo

Komnas HAM Desak TNI Gelar Sidang Pelaku Pembunuhan dan Mutilasi di Mimika secara Terbuka

Reaksi Ferdy Sambo saat Ditanya Wartawan Mengaku Bersalah atau Tidak saat Rekonstruksi Brigadir J

Dibawakan Minum oleh Brimob hingga Dipanggil Jenderal, Sambo Masih Punya Power Meski Dipecat Polri?

Kasus Mutilasi di Mimika yang Melibatkan 6 Oknum Anggota TNI, Ternyata Bermotif Ekonomi

Pakar Hukum Pidana Sebut Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J Tak Menjawab Harapan Publik Tak Logis