kabinetrakyat.com – Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto menyarankan pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi bahan bakar minya (BBM) bersubsidi.

Mulyanto berujar distribusi BBM bersubsidi memang harus dibatasai hanya kepada mereka yang berhak. Dengan begitu penerjma BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. Sebab selama ini, kata Mulayanto tanpa ada pembatasan dan pengawasan, BBM bersubsidi kerap ikut dinikmati oleh mereka kalangan yang memiliki mobil mewah.

“Kalau kebijakan ini yang tetap akan diambil maka artinya pemerintah membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi. Ini kan semakin tidak adil,” kata Mulyanto.

Mulyanto menyampaikan apabila memang pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pengangkut sembako, hasil simulasi Pertamina dan BPH Migas menunjukkan justru bahwa pembatasan tersebut dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen.

“Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023 karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,” ujar Mulyanto.

Mulyanto mengatakan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi bisa akan semakin maksimal, jika pembatasan BBM bersubsidi dapat dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat.

Sementara itu, perihal bantuan langsung tunai (BLT), Mulyanto menyarankan pemerintah perlu mengimbangi program BLT dengan upaya untuk menahan laju kenaikan harga-harga atau inflasi serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

“Jangan langsung ngegas makan sate kambing atau bebek bakar dengan sambal korek. Bisa ambruk lagi,” ujar Mulyanto.