KabinetRakyat.com

Berita Rakyat Untuk Membangun Bangsa!

kabinetrakyat.com – Apa kepanjangan UMR ? Pertanyaan tersebut mungkin cukup sering terdengar di telinga kita. Kepanjangan dari UMR adalah Upah Minimum Regional.

Selain UMR, ada istilah lain dalam penetapan upah minimum, di antaranya UMP alias Upah Minimum Provinsi, kemudian UMK yang kepanjangannya adalah Upah Minimum Kabupaten Kota.

Penetapan UMR, UMP, dan UMK erat kaitannya dengan kenaikan dan penetapan upah terbaru setiap awal tahun. Upah minimum sendiri ditetapkan pemerintah untuk mengakomodir kepentingan buruh agar bisa hidup dengan upah layak.

Sementara bagi pengusaha, ketetapan upah minimum memberikan kepastian usaha. Pembahasan upah minimum selalu diikuti dinamika, baik dari kalangan buruh maupun pengusaha.

Buruh selalu berharap kenaikan upah setinggi mungkin, sebaliknya pengusaha berkehendak upah pekerja bisa ditekan seminimal mungkin.

Arti dan Kepanjangan UMR

Seperti yang sudah disebutkan di atas, UMR kepanjangan dari Upah Minimum Regional. UMR adalah istilah upah minimum yang sudah digunakan selama puluhan tahun di era Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden kedua RI, Soeharto.

Di era Orde Baru hingga beberapa tahun pasca-Reformasi, penyebutan UMR dibagi menjadi dua, yakni UMR tingkat I atau upah minimum setingkat provinsi, dan UMR tingkat II atau upah minimum setingkat kabupaten/kota.

Kemudian pasca-reformasi, terbit Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 mengubah sejumlah pasal pada aturan lama.

Salah satu pasal yang berubah termasuk di dalamnya istilah UMR. Aturan baru ini mengubah regulasi lama seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01 Tahun 1999 maupun regulasi yang terbit di era Presiden Soeharto.

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II.

Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan pengupahan. Pertama, Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi, sebelumnya bernama Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I.

Adapun, di tingkat kabupaten/kota, dikenal dengan Upah Minumum Sektoral (UMS) Kabupaten/Kota. Sebelumnya, sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I.

Karena lama digunakan sejak era Orde Baru hingga pasca-reformasi, maka orang sudah terbiasa akrab dengan istilah UMR dibandingkan UMK dan UMP yang baru muncul belakangan.

Masih banyak orang di Tanah Air, terutama generasi yang lahir sebelum tahun tahun 2000, lebih familiar dengan UMR. Meski sejatinya tidak ada perbedaan UMR dan UMK.

Penetapan UMR dilakukan melalui proses panjang yang melibatkan buruh, pengusaha, dan pemerintah (tripartit).

Dalam proses penetapannya, tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

UMR sendiri ditetapkan berdasarkan KHL yang berdasarkan kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan perkembangan, kelangsungan perusahaan, upah umum, kondisi pasar, tingkat perekonomian, dan pendapatan per kapita.

UMR, UMP maupun UMK pada umumnya memiliki perhitungan dan kenaikan yang dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, serta banyaknya masyarakat yang bekerja.

Jadi sudah tahu kan kepanjangan UMR? Kepanjangan dari UMR adalah Upah Minimum Regional. Jika UMR Kepanjangan dari Upah Minimum Regional, maka UMK kepanjangannya adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.