Kata Pengantar

Halo Pembaca Sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai “8 5 4” yang menjadi salah satu topik menarik untuk dibahas. “8 5 4” telah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan dan menjadi topik diskusi yang menarik untuk diulas. Artikel ini akan memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu diketahui seputar “8 5 4”. Semoga artikel ini bermanfaat!

Pendahuluan

“8 5 4” adalah angka yang paling sering disebutkan dalam peraturan mengenai pengembangan perumahan di Indonesia. Kewajiban untuk mengikuti peraturan tersebut sudah diatur dalam undang-undang tentang rumah susun dan peraturan tambahan lainnya. Aturan tersebut menjelaskan mengenai standar minimal yang harus dipenuhi dalam pengembangan proyek perumahan termasuk penyediaan fasilitas publik dan social infrastructure seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Dalam praktiknya, peraturan mengenai “8 5 4” ini menuntut para developer untuk menyediakan luas lahan tertentu untuk setiap unit yang dibangun. Kebutuhan tersebut, meskipun nantinya akan membawa dampak positif dalam kualitas hunian dan lingkungan, terkadang membuat para developer kesulitan memenuhi target labelling dalam perusahaan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab kesulitan, seperti faktor lahan dan fasilitas umum yang sulit dikembangkan.

Artikel ini akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari aturan “8 5 4”.

Kelebihan

1. Meningkatkan kualitas hunian

Dengan adanya peraturan mengenai “8 5 4” ini, diharapkan para developer akan lebih memperhatikan aspek kualitas hunian. Para developer akan dapat memberikan ruang yang luas dan layak huni bagi penghuni di setiap unit yang dibangun, sehingga lebih nyaman dan memberikan nilai tambah.

2. Menyediakan fasilitas umum

Peraturan “8 5 4” juga mendorong para developer untuk memperhatikan pemberian akses ke fasilitas umum bagi penghuni perumahan. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa setiap unit yang dibangun harus menyediakan lahan publik dan fasilitas umum untuk lingkungan sekitar. Sebagai contoh, developer diharapkan untuk menyediakan taman, area bermain anak, sarana ibadah, dan sebagainya.

3. Meningkatkan kualitas lingkungan

Rule 8 5 4, juga berperan dalam menjaga kualitas lingkungan nantinya. Developer wajib menyediakan lapangan hijau untuk dilalui oleh anak-anak sekitar.

4. Mewujudkan hunian yang sehat dan nyaman

Peraturan mengenai “8 5 4” juga mewajibkan para developer untuk memperhatikan aspek kesehatan penghuni perumahan. Terdapat peraturan dalam “8 5 4” yang menuntut keberadaan sinar matahari yang cukup pada setiap unit. Hal ini menjadi penting karena mampu memberikan dampak baik bagi kesehatan penghuni sebagai penerima cahaya dan sinar matahari.

5. Meningkatkan nilai jual dan harga sewa

Perumahan yang memenuhi aturan “8 5 4” akan memberikan pengaruh baik dalam peningkatan nilai jual dan harga sewa. Terdapat suatu penelitian yang menyebutkan bahwa hunian yang memenuhi aturan “8 5 4” cenderung memiliki nilai jual dan harga sewa yang lebih tinggi dibandingkan hunian yang tidak memenuhi aturan tersebut.

6. Meningkatkan citra developer

Developer yang memenuhi aturan “8 5 4” tersebut akan menciptakan citra positif, sebagai developer yang berkualitas dan memperhatikan kualitas lingkungan sekitar.

7. Tertib hukum

Perumahan yang dibangun dengan memenuhi aturan “8 5 4” adalah langkah bijak dalam menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah setempat. Hal ini memungkinkan terciptanya keberlangsungan yang baik antara penghuni dan pemerintah setempat.

Kekurangan

1. Biaya investasi yang tinggi

Developer harus memperhatikan aspek kualitas penyediaan fasilitas umum pada aturan mengenai “8 5 4”. Hal ini memungkinkan biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh developer menjadi lebih besar dibandingkan dengan fasilitas umum lainnya.

2. Sulit memenuhi target labelling dalam perusahaan

Target labelling dalam perusahaan akan sulit dipenuhi oleh developer yang memiliki keterbatasan lahan atau sulit mengembangkan fasilitas umum yang dibutuhkan.

3. Adanya kendala konstruksi

Konstruksi yang dilarang dalam penyusunan peraturan mengenai “8 5 4” membuat para developer terkadang mengalami kesulitan dalam mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah.

4. Menambah kompleksitas tata kota

Peraturan mengenai “8 5 4” terkadang sulit dilaksanakan dalam pembangunan di daerah yang saat ini telah berdiri dengan tata kotanya. Pembangunan yang dilakukan oleh developer, harus memperhatikan tata kota yang sudah ada sehingga terkadang menambah kompleksitas dalam tata kota tersebut.

5. Masalah sosial

Development yang tidak memperhatikan pengembangan perumahan dengan baik dapat menimbulkan masalah sosial bagi sekitar perumahan yang ada. Misalnya, lingkungan sekitar yang kerap terganggu oleh bising dari hunian.

6. Sulit mengembangkan fasilitas umum

Seiring dengan perkembangan hunian, ingin memenuhi target “8 5 4” menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, terkadang para developer kesulitan untuk membuka lahan-lahan publik dan juga sarana pendidikan seperti sekolah.

7. Meningkatkan harga jual dan biaya sewa

Meskipun menjadi kelebihan, harga jual dan biaya sewa yang meningkat, sebagai akibat dari harganya yang lebih tinggi dibandingkan dengan hunian yang tidak memenuhi standar “8 5 4” juga dapat menjadi kekurangan.

Tabel Informasi 8 5 4

Frequently Asked Questions (FAQ)

Apa yang dimaksud dengan “8 5 4”?

8 5 4 merupakan aturan pemerintah untuk pengembangan proyek perumahan di Indonesia. Aturan ini menjelaskan mengenai standar minimal yang harus dipenuhi dalam pengembangan proyek perumahan.

Siapa yang berhak mengembangkan perumahan yang memenuhi aturan “8 5 4”?

Proyek perumahan yang memenuhi aturan “8 5 4” dapat dikembangkan oleh siapa saja yang paham mengenai peraturan tersebut. Namun, sebaiknya dijalankan oleh developer yang berkualitas dan ahli dalam hal pembangunan perumahan.

Apakah 8 5 4 menjadi suatu kewajiban di seluruh Indonesia?

Ya, aturan mengenai “8 5 4” ini menjadi kewajiban bagi semua developer perumahan yang ingin melakukan pengembangan di Indonesia.

Apakah semua perumahan membutuhkan area hijau?

Tidak semua perumahan perlu menyediakan lahan hijau, hanya biasanya untuk perumahan yang berada di wilayah kota, dimana sebagian besar penghuni menjadi kurang memiliki area hijau. Lain halnya dengan rumah pedesaan, umumnya sudah memiliki lahan tanaman/ pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh penghuni dan sekitar.

Bagaimana cara membuat area hijau di atas gedung?

Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian taman atap atau roof garden, untuk memanfaatkan area yang kosong di atas gedung.

Siapa yang bertanggung jawab atas pengembangan fasilitas sosial pada perumahan?

Pengembangan fasilitas sosial pada perumahan menjadi tanggung jawab developer atau pihak atau instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan pembangunan perumahan.

Area hijau yang harus disediakan adalah dalam bentuk apa?

Area hijau yang wajib disediakan merupakan luas tanah kosong yang ditanami. Area hijau ini dapat dalam bentuk tanaman, taman, dan area bermain.

Apakah penyediaan fasilitas umum pada perumahan harus selalu ada?

Iya, penyediaan fasilitas umum pada perumahan wajib disediakan. Peraturan ini dibuat untuk memberikan kenyamanan dan kebutuhan fasilitas umum kepada setiap penghuni perumahan.

Berapa minimal lebar jalan masuk perumahan?

Minimal lebar jalan masuk perumahan yaitu 10 meter, sehingga dapat memperbolehkan kendaraan untuk bisa masuk kedalam area perumahan tersebut.

Bagaimana jika developer kesulitan dalam memenuhi aspek fasilitas umum, apakah sanksinya?

Jika developer kesulitan dalam memenuhi aspek fasilitas umum, maka developer harus mengganti kewajiban tersebut dengan membayar iuran keamanan, kebersihan dan konsumsi air. Selain itu, developer juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti menunda atau mencabut untuk rencana pengembangan proyek perumahan di masa depan.

Bagaimana cara developer menentukan tingkat harga hunian yang membebani terkait dengan aturan “8 5 4” ini?

Perhitungan atas harga hunian yang memenuhi aturan “8 5 4” seharusnya terhitung lagi dalam investasi awal, sehingga harga yang ditawarkan pada penghuni tidak jauh berbeda dibandingkan hunian yang lain.

Apakah pembangunan perumahan bisa menambah masalah lingkungan?

Ya, pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, dapat menimbulkan masalah lingkungan sekitar seperti besarnya polusi udara. Hal ini akan menambah masalah sosial pada lingkungan sekitar, misalnya pada lingkungan yang terganggu ketenangan karena suara kendaraan atau bising dari suara konstruksi bangunan.

Siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan area hijau di perumahan tersebut?

Pemeliharaan area hijau pada perumahan menjadi tanggung jawab developer, sehingga menjadi tugas untuk menjaga dan memelihara kualitas lingkungan yang sudah dibuat.

Apakah aturan 8 5 4 berkaitan dengan fasilitas memasak dalam bangunan?

Tidak berkaitan dengan fasilitas memasak dalam bangunan, karena aturan yang ada hanya memfokuskan pada pembangunan perumahan dan fasilitas umum yang diperlukan oleh lingkungan sekitar.

Apakah penyediaan sinar dalam pembangunan memaksakan untuk menelusuri arah matahari?

Iya, akan lebih optimal jika para developer mengikuti arah matahari, dimana keberadaan sinar matahari mampu menghasilkan energi positif bagi kesehatan fisik manusia.

Kesimpulan

Dari peraturan mengenai “8 5 4” yang sudah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

Di satu sisi, peraturan mengenai “8 5 4” dapat meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan, menyediakan fasilitas umum, meningkatkan kualitas lingkungan, mewujudkan hunian yang sehat dan nyaman, meningkatkan nilai jual dan harga sewa, menciptakan citra positif untuk developer dan membantu menjaga ketentraman hukum. Namun, dari sudut pandang yang lain, aturan “8 5 4” dapat mengeluarkan biaya yang tinggi dalam investasi, sulit memenuhi target labelling dalam perusahaan, adanya kendala konstruksi, meningkatkan kompleksitas tata kota,

Minimize

Jokowi dan Presiden Emirat Arab Sepakati Perjanjian, Isinya Wow!

Mengenal Manfaat Video Kipas Angin Berputar dalam Pendidikan

Berbaju Batik, M Romahurmuziy Hadiri Pembukaan Harlah Ke-50 PPP

Andika Perkasa Kabinet