kabinetrakyat.comTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita sejumlah aset kasus mega korupsi lahan sawit PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu yang menjerat Surya Darmadi .

Kini, penyidik Jampidsus menyita dua kapal di wilayah Sumatera Selatan yang diketahui menjadi aset pria bernama lain Apeng itu.

“Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali melakukan penyitaan terhadap aset yang terkait dengan tersangka SD berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 24 Agustus 2022, dilakukan penyitaan terhadap tanah, bangunan dan/atau benda tidak bergerak pada Selasa, 30 Agustus 2022, pukul 08.00 Wita,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers, Rabu (31/8/2022).

Ketut menjelaskan, kapal yang disita itu adalah satu kapal motor tunda dengan nama kapal Royal Palma-9.

Kapal tersebut bersandar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dan digunakan untuk mengangkut kelapa sawit.

“Satu unit kapal motor tunda dengan nama kapal Royal Palma-9, eks Deli Muda-II, dengan tanda panggilan YD 4513, tempat pendaftaran Jakarta, tanda pendaftaran 1997 Ba No. 921/L, ukuran 23,15 x 7,00 x 2,90, tonase kotor (GT) 166, tonase bersih (NT) 99, tahun pembangunan 1996 milik PT Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta berdasarkan PAS BESAR tanggal 19 Maret 2014 yang didaftarkan di Tanjung Priok, nomor urut 158, nomor halaman 158, buku register I yang berada di Kabupaten Banyuasin,” ungkapnya.

Selain itu, Kejagung juga menyita satu unit kapal tongkang dengan nama kapal Royal Palma-2. Kapal itu berada di posisi Banyuasin, Sumatera Selatan dan tengah sandar.

“Satu unit tongkang dengan nama Kapal Royal Palma-2, eks Royal Palma, dengan tempat pendaftaran Dumai, tanda pendaftaran 1999 PPj No. 1199/L, ukuran 78,32 x 19,50 x 5,50, tonase kotor (GT) 2292, tonase bersih (NT) 1802, tahun pembangunan 1999 milik PT Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Laut No. PK.205/1260/SL-PM/DK/14 tanggal 05 Maret 2014 yang didaftarkan dalam register surat laut, nomor urut 4775, nomor halaman 72, buku register XXXV yang berada di Kabupaten Banyuasin,” ungkapnya.

Ketut menambahkan, saat ini kedua kapal itu kini berada di Dermaga PT Hamita Utama Karya Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Kapal-kapal tersebut rencananya akan mengangkut crude palm oil (CPO) dengan tonase 5.000 ton.

Rencananya, hasil olahan sawit itu akan berlabuh dengan tujuan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

“Posisi kapal berada di Dermaga PT Hamita Utama Karya, Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, yang direncanakan akan mengangkut crude palm oil (CPO) sejumlah 5.000 ton dengan tujuan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara,” ujarnya.

Sita sejumlah dokumen

Selain dua kapal, Kejagung juga turut menyita sejumlah dokumen. Penyitaan dokumen itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 20/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg tanggal 24 Agustus 2022.

“Dilakukan penyitaan terhadap dokumen berupa satu bundel map merah TK. Royal Palma 2, satu bundel map merah TB. Royal Palma 9,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung menyebut total kerugian negara atas korupsi Surya Darmadi mencapai 100 Triliun lebih. Hal ini diketahui setelah Kejagung menggandeng auditor dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menganalisis total kerugian perekonomian dari kasus mega korupsi itu.

“Untuk kerugian perekonomian negara senilai Rp 99,2 triliun. Sehingga nilainya ada perubahan dari awal pendidik temukan senilai Rp 78 trilun,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung , Selasa (30/8/2022).

Febrie menuturkan, penambahan kerugian negara itu ditemukan usai penyidik melakukan audit mendalam bersama BPKP.

Dalam perhitungan kerugian perekonomian negara akibat dugaan korupsi tersebut, banyak temuan baru terkait dugaan aliran dana dari sejumlah aset PT Duta Palma Group yang tersebar di beberapa lokasi.

“Saat ini Kejaksaan tidak lagi hanya memakai instrumen kerugian negara berdasarkan penyelidikan awal. Kejagung sudah mencoba mengungkap kerugian perekonomian negara berdasarkan hasil audit bersama BPKP,” papar Febrie.

Febrie menilai, jika kasus ini banyak memiliki cakupan yang luas. Sehingga ditemukan kerugian negara akibat kasus ini mencapai hampir Rp 100 Triliun.

“Karena ini cakupannya lebih luas. Bahwa yang menjadi hak negara dihitung semuanya. Sehingga nilai cukup besar ya Rp 99,2 triliun,” ucapnya.

Penampakan Tumpukan Uang Rp 5,1 Triliun yang Disita Kejagung dari Surya Darmadi