Prinsip Dasar Diplomasi RI

Di Indonesia, politik luar negeri sangat penting untuk menjaga kepentingan negara. Oleh karena itu, Negara Indonesia memiliki landasan idiil politik luar negeri yang memiliki prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi diplomasi RI di kancah internasional.

Prinsip dasar diplomasi RI banyak terinspirasi dari ideologi Pancasila dan UUD 1945. Prinsip diplomasi RI juga mencerminkan keinginan Indonesia sebagai negara bebas aktif dan menjunjung tinggi perdamaian dunia serta kesetaraan antara negara-negara.

Berikut adalah beberapa prinsip dasar diplomasi RI:

1. Mengutamakan Kedaulatan dan Menghindari Campurtangan Negara Asing

Prinsip pertama diplomasi RI adalah mengutamakan kedaulatan negara dan menghindari campur tangan negara asing dalam urusan dalam negeri Indonesia. Prinsip ini diwujudkan dengan merespons ancaman-ancaman dari luar dan mempertahankan stabilitas keamanan di dalam negeri.

Contohnya, ketika terjadi konflik di sebelah barat Indonesia, pemerintah Indonesia menunjukkan prinsip ini dengan standar non-intervensi pada persoalan yang terjadi di negara tetangga. Indonesia memilih untuk menjadi mediator dan mengupayakan solusi damai dalam menyelesaikan perselisihan.

Prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara tersebut menjadi pedoman Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan atas hak-haknya di dalam tubuh PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya.

Pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah dan berperan aktif dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang menyuarakan pesan perdamaian dan bebasnya negara-negara berkembang dari penjajahan asing. Konferensi tersebut menciptakan gagasan tentang Kepentingan Bersama yang dikenal sebagai Prinsip Bandung, yang menginspirasi banyak negara berkembang di dunia.

Prinsip dasar diplomasi RI ini tidak hanya menegakkan kedaulatan dan kebersamaan antarbangsa, tetapi juga memberikan landasan bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama internasional dalam kerangka yang bebas dan saling menguntungkan.

2. Mengutamakan Kerjasama Antarbangsa yang Adil dan Saling Menguntungkan

Prinsip dasar kedua dalam diplomasi RI adalah mengutamakan kerjasama internasional yang adil dan saling menguntungkan. Prinsip ini mengacu pada kepentingan RI dalam memperjuangkan hak-haknya di tingkat internasional.

Salah satu implementasi prinsip ini adalah Indonesia mendukung upaya peningkatan ekonomi negara-negara berkembang dengan membentuk Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Gerakan ini mengarah pada penyatuan golongan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama untuk menghadapi pengaruh negara maju pada saat itu.

Kerjasama yang adil dan saling menguntungkan juga diwujudkan dalam upaya meningkatkan perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara-negara mitra dagangnya. Indonesia berusaha untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang mempromosikan komplementeritas dan keberlanjutan di antara negara-negara mitra dagang.

Indonesia juga berperan penting dalam meluncurkan Forum Kerjasama Asia-Afrika (FKA) pada tahun 2005. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, dialog, dan kemitraan yang adil dan berkeadilan antara Asia dan Afrika.

3. Menciptakan Keamanan Global melalui Diplomasi, Diplomasia Pertahanan, dan Kemitraan Internasional

Prinsip dasar ketiga diplomasi RI adalah menciptakan keamanan global melalui diplomasi, diplomasi pertahanan, dan kemitraan internasional. Prinsip ini menunjukkan untuk mencapai perdamaian dunia, diplomasi harus berusaha secara aktif untuk menjalin negosiasi dan memperkuat tindakan preventif atas konflik dan kekerasan yang terjadi di dunia.

Prinsip dasar ini tercermin dari partisipasi Indonesia dalam menjaga perdamaian di Timor Leste, Afghanistan, dan Lebanon, serta menjadi mediator dalam ancaman nuklir Korea Utara pada tahun 2013. Indonesia aktif menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara di kawasan untuk mendukung stabilitas dan keamanan di seluruh dunia.

Kemitraan internasional juga diupayakan melalui diplomasi kesehatan, kemitraan pembangunan, dan teknologi informasi. Misalnya melalui kerjasama Asean dan WHO yang diperkuat dengan memorandum of understanding (MoU) dalam menjalankan program-program kesehatan di kawasan Asia Tenggara.

Komitmen diplomasi Indonesia untuk menciptakan keamanan global ini juga tercermin dalam pemenuhan kewajibannya sebagai anggota PBB. Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan dunia melalui kerjasama internasional.

Kesimpulan

Prinsip dasar diplomasi RI di Indonesia diarahkan untuk menciptakan ikatan yang harmonis dengan negara-negara lain di dunia dalam kerangka kesetaraan dan keamanan global. Prinsip ini juga menjadi landasan idiil dalam meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam menjalankan diplomasi, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai negara yang memiliki prinsip yang kuat dalam melakukan komunikasi dengan negara lain. Hal ini tercermin pada gagasan tentang Indonesia sebagai pengajarnya Dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai pelopor diplomasi perdamaian dan keberlanjutan di dunia internasional.

Non-blok dan peduli lingkungan

Indonesia termasuk ke dalam Negara-negara yang turut serta dalam gerakan non-blok. Non-blok sendiri merupakan gerakan politik yang berfokus pada ketiadaan ketergantungan atau kekuasaan oleh blok-blok adidaya dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Sejak terbentuknya gerakan non-blok pada Konferensi Bandung tahun 1955, Indonesia terus aktif turut serta dalam kegiatan dan pertemuan non-blok.

Padahal, saat itu Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari penjajahan Belanda. Keterlibatan Indonesia dalam gerakan non-blok pada saat itu justru memberikan pengakuan internasional bahwa Indonesia sebagai bangsa yang layak berdiri setara dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Keterlibatan Indonesia dalam gerakan non-blok mendapatkan pengakuan di kancah internasional.

Dalam kesempatan ini, Indonesia menjunjung tinggi prinsip non-blok dan berjuang dengan gigih untuk mencapai tujuan gerakan non-blok, yakni mendukung perdamaian dunia dan pengakuan hak-hak dasar manusia. Gerakan non-blok sendiri sekarang sudah menjadi sebuah gerakan dunia yang melibatkan 120 negara seluruh dunia.

Lebih dari itu, Indonesia juga mengusung prinsip peduli lingkungan dalam kebijakan politik luar negerinya. Sejak tahun 2013 hingga 2019, Indonesia pernah memegang posisi sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP) yang merupakan ajang forum negosiasi global yang berkaitan dengan isu perubahan iklim di dunia.

Negara-negara peserta COP bertujuan untuk mengatasi masalah perubahan iklim global dan bekerja sama untuk meredam dampak buruk akibat perubahan iklim. Sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan cuaca tropis, Indonesia menyadari bahwa masalah perubahan iklim harus dihadapi secara serius dan sama-sama oleh semua negara di dunia.

Selain itu, Indonesia juga mempunyai beberapa inisiatif dan komitmen peduli lingkungan, salah satunya dengan mencanangkan program energi baru terbarukan (EBT) yang merupakan bentuk upaya untuk menurunkan kadar emisi karbon di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Indonesia juga meratifikasi beberapa ratifikasi internasional dalam bidang lingkungan, seperti United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), dan Convention on Biological Diversity (CBD).

Ditengarai bahwa Batubara merupakan salah satu industri yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan kerusakan iklim. Lebih dari itu, Industri batubara juga menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia yang menyumbang hampir 35 persen total emisi nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi penggundaan batubara dan menjadi negara yang ramah lingkungan.

Berbagai program diluncurkan pemerintah seperti program pengurangan emisi di sektor transportation, sektor energi, sektor perindustrian dan sektor kawasan khusus seperti Sumatera Utara dan Kalimantan. Greenpeace sempat mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia mengingat hal ini dapat membantu mengurangi polusi bumi.

Sebagai salah satu Negara-negara berkembang, Indonesia dipercaya untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam kancah internasional. Kontribusi Indonesia dalam gerakan non-blok termasuk pengakuan hak asasi manusia dan perdamaian dunia semakin menunjukkan kedewasaan Indonesia dalam berpolitik. Dalam penerapan sistem politik luar negeri, Indonesia tidak hanya melihat kepentingan sendiri melainkan juga peduli dengan isu lingkungan yang menjadi tanggung jawab global.

Kerja sama regional dan global

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam kerja sama regional dan global. Kerja sama ini dilakukan sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain dan sebagai strategi politik luar negeri dalam membangun ketahanan nasional.

Salah satu kerja sama regional yang diikuti oleh Indonesia adalah ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). ASEAN merupakan kerja sama antar negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sebagai anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan tujuan-tujuan organisasi ini. Dalam pertemuan ASEAN, Indonesia sering menjadi pengusung gagasan dan inisiatif untuk meningkatkan kerja sama antar negara ASEAN dan juga dengan negara-negara lain.

Selain itu, Indonesia juga aktif dalam kerja sama regional di kawasan Asia Timur melalui forum seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), East Asia Summit (EAS), dan Forum Regional ASEAN (ARF). Kerja sama ini dilakukan sebagai upaya untuk memajukan perdagangan dan investasi di kawasan ini serta untuk mengatasi masalah keamanan dan stabilitas di Asia Timur.

Di tingkat global, Indonesia berperan aktif dalam berbagai organisasi dan forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), G-20, dan lain-lain. Indonesia juga sering menjadi mediator dalam konflik antar negara dan ikut serta dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara.

Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam kerja sama internasional dalam bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia sehingga upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca menjadi hal yang penting bagi Indonesia.

Hal ini tercermin dari peran Indonesia dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto serta kerja sama internasional untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Dalam kerja sama regional dan global, Indonesia berupaya untuk mengambil peran yang konstruktif dan menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Indonesia juga berupaya untuk memajukan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di tingkat regional dan global sebagai bagian dari strategi politik luar negerinya.

Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Karena itu, banyak warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri baik untuk studi, bekerja, atau bahkan menjadi diaspora. Oleh karena itu, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi penting.

Perlindungan yang dimaksud yaitu pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap diskriminasi, tindakan kriminal, maupun kasus kekerasan yang dialami warga negara Indonesia di luar negeri.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan yang baik kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melalui berbagai perjanjian yang telah ditandatangani oleh Indonesia dengan negara lain. Beberapa bentuk perlindungan yang diberikan yaitu:

1. Pembentukan perwakilan di luar negeri

Pemerintah Indonesia membentuk perwakilan atau kedutaan besar di beberapa negara besar di seluruh dunia. Perwakilan ini bertugas sebagai wakil negara dan mewakili kepentingan Indonesia di negara tersebut, serta melindungi dan membantu warga negara Indonesia yang berada di negara yang bersangkutan. Perwakilan juga berperan dalam memberikan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia selama tinggal di negara tersebut.

2. Sasaran fokus kerjasama

Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral. Dalam perjanjian tersebut, disepakati tentang perlindungan warga negara yang menjadi sasaran fokus. Kerjasama ini membantu Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh warga negara Indonesia di luar negeri, dan menjamin hak-hak yang mereka miliki.

3. Penanganan kasus kriminal

Apabila ada warga negara Indonesia yang menjadi korban tindakan kriminal, maka Pemerintah Indonesia memberikan bantuan hukum kepada mereka. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan perwakilan Indonesia di negara yang terkait untuk memantau jalannya proses hukum dan menyediakan bantuan hukum jika diperlukan.

4. Perlindungan terhadap pekerja migran

Banyak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka berdasarkan Konvensi ILO tentang Pekerja Migran, serta aturan nasional terkait perlindungan terhadap pekerja migran.

Perlindungan terhadap pekerja migran mencakup peningkatan kualitas pelatihan sebelum berangkat ke luar negeri, upaya peningkatan hak-hak mereka terkait kesehatan, upah, dan kondisi kerja. Pemerintah Indonesia juga menjalin kerjasama dengan negara tujuan migrasi untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia.

Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sangat penting untuk memastikan mereka dapat tinggal dan bekerja di luar negeri dengan aman dan nyaman.

Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Laut

Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di lautan. Hal ini membuat Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Selain itu, wilayah Indonesia juga memiliki perbatasan darat dengan negara-negara tetangga yang cukup panjang. Kondisi ini membuat Indonesia harus melakukan pembangunan di kawasan perbatasan dan laut agar bisa memanfaatkan potensi wilayahnya secara optimal.

Salah satu program yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk pembangunan kawasan perbatasan adalah program Gerakan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Gerbangkertasus). Program ini dicanangkan pada tahun 2016 dan fokus pada pembangunan kawasan perbatasan Indonesia di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat perbatasan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.

Untuk membangun wilayah kawasan perbatasan, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, serta memperluas jaringan kelistrikan dan telekomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi investor untuk membuka atau memperluas usaha di kawasan perbatasan, serta memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi masyarakat untuk membuka usaha.

Sementara itu, pembangunan kawasan laut juga menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam politik luar negeri. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mempunyai program strategis untuk memanfaatkan potensi laut yang ada melalui pengembangan industri kelautan dan perikanan. Dalam pembangunan kawasan perikanan, pemerintah mengembangkan teknologi modern dan memberikan bantuan permodalan serta pelatihan bagi para nelayan.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga berfokus pada pengembangan program laut berkelanjutan, yakni upaya memperhatikan lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya laut secara bijak. Indonesia adalah salah satu dari negara-negara yang berada di sekitar Kawasan Coral Segitiga yang dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Untuk menjaga keberlangsungan Kawasan Coral ini, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan untuk membatasi praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan.

Selain itu, dalam politik luar negeri, pemerintah Indonesia juga berupaya mendukung upaya-upaya internasional dalam pelestarian lingkungan hidup laut. Misalnya, Indonesia bersama-sama dengan negara-negara ASEAN dan Australia sepakat untuk menandatangani perjanjian perlindungan laut dalam ASEAN-Australia Special Summit pada tahun 2018. Perjanjian ini berisi komitmen untuk menjaga keberlangsungan lingkungan laut dan keanekaragaman hayati.

Semua upaya pembangunan kawasan perbatasan dan laut ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan pesisir. Selain itu, program ini juga merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, sehingga Indonesia bisa terus menjadi negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan lestari.