Pembaca Sekalian,

Indonesia secara resmi mengumumkan keputusan keluar dari PBB pada tahun 1965. Sejak saat itu, banyak orang bertanya-tanya mengenai penyebab Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada waktu itu. Tidak sedikit spekulasi dan teori konspirasi yang berkembang mengenai keputusan ini.

Di dalam artikel ini, akan diuraikan secara rinci mengenai peristiwa tersebut dengan bahasa yang formal dan jelas. Mari kita telusuri alasan di balik pengunduran diri Indonesia sebagai anggota PBB pada tahun 1965.

Pendahuluan

Berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan sebagai upaya menjaga perdamaian dunia dan memberantas perang antarnegara. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri PBB, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1949.

Sejak awal bergabung, Indonesia berkontribusi besar terhadap keberlangsungan dari operasi PBB. Indonesia menjadi salah satu negara yang kerap menyumbang troop ke pasukan PBB dalam aksi penjaga perdamaian.

Namun, pada tanggal 19 Januari 1965, Indonesia secara resmi mengajukan diri keluar dari PBB. Keputusan tersebut sangat mengejutkan banyak pihak. Meski begitu, keadaan politik yang panas saat itu menjadikan Indonesia mengambil keputusan ini, yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia selama beberapa tahun berikutnya.

1. Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Pada periode 1960-an, Indonesia sedang dalam proses pembaruan dalam hal kebijakan luar negeri. Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, sangat memerhatikan pentingnya kebijakan prinsipil atau non-blok, yaitu bebas dari keterlibatan aliansi militer tertentu dan tetap berpegang teguh pada posisi tidak bergabung dengan blok manapun.

Selain itu, pada awal 1960-an, Indonesia menghadapi tekanan dari negara komunis, mengingat ada beberapa faksi di dalam gerakan nasionalis Indonesia yang terpengaruh oleh propaganda komunis. Situasi politik yang panas pada waktu itu, termasuk sebuah upaya kudeta yang gagal, membuat Sukarno cemas terhadap dominasi militer di Indonesia.

Pada saat yang sama, Badan Koordinasi Intelijen Negara atau Bakin sudah banyak mengetahui rencana negara-negara Barat dalam merencanakan aksi pembalikan rezim di Indonesia.

Melihat situasi yang tidak stabil, Sukarno memutuskan untuk mengambil langkah proaktif dalam ranah kebijakan luar negeri

2. Kebijakan Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Setelah masalah permusuhan antara Indonesia dan Malaysia muncul, hubungan kedua negara semakin tegang. Pada tahun 1963, Malaysia mengumumkan kemerdekaannya. Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Malaysia dan memulai kebijakan kontfrontasi yang agresif, yaitu melalui serangkaian aksi militer yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pembentukan Malaysia.

Sukarno memimpin gerakan tersebut dengan mengajak negara-negara komunis untuk membantu Indonesia dalam melawan Malaysia. Pada saat itu, dukungan yang diberikan oleh Uni Soviet dan Tiongkok membuat Amerika Serikat khawatir akan kestabilan Asia Tenggara.

Masalah tersebut akhirnya mempengaruhi posisi Indonesia di PBB.

3. Tuntutan Uni Soviet dan Tiongkok

Tiongkok dan Uni Soviet menganggap bahwa Indonesia tidak konsisten dengan sikap non-blok. Uni Soviet dan Tiongkok berpendapat bahwa Indonesia terlalu banyak bergantung pada Amerika Serikat, dalam hal politik maupun ekonomi.

Di dalam PBB, Indonesia dinilai sebagai negara yang terlalu bergantung pada barat dan mendukung para penguasa kolonial Belanda di daerah Papua. Sebagai negara yang merdeka dari kolonial paruh abad, sikap Indonesia terhadap Papua sangat dibenci oleh Uni Soviet dan Tiongkok.

4. Pengaruh AS dalam PBB

Pengaruh Amerika Serikat di dalam PBB sangatlah besar, khususnya pada tahun 1965. Mereka menganggap konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia sangat merugikan kestabilan di Asia Tenggara.

Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga khawatir Indonesia terlalu dekat dengan negara-negara komunis. Saat itu, negara-negara komunis sedang dalam keadaan perang Dingin melawan AS, yang mana hal ini memicu AS untuk mengeksploitasi situasi tersebut. AS kemudian memutuskan untuk mengembangkan bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia.

Namun, percepatan mengenai bantuan yang diberikan AS kepada Indonesia terhenti setelah terjadinya aksi Gerakan 30 September 1965, yang juga dikenal sebagai Gerakan PKI yang pada akhirnya membuat Amerika Serikat menarik dukungannya terhadap Indonesia.

5. Kasus West New Guinea

Sebelumnya, Indonesia dan Belanda telah berperang dalam konflik West New Guinea atau sekarang dikenal dengan Papua. Pada saat itu, Belanda menetapkan West New Guinea sebagai “Wilayah Otonom Belanda yang Istimewa” tanpa mendapatkan persetujuan dari PBB.

Sukarno memimpin Indonesia untuk memprotes tindakan Belanda tersebut, bahkan dia mengajukan isu tersebut ke PBB. Meskipun pemerintah Indonesia mengajukan argumen kuat bahwa West New Guinea adalah bagian dari Indonesia sejak dahulu kala, hal tersebut tidak diakui di bawah hukum internasional.

Indonesia kemudian mengobarkan perang untuk membebaskan Papua dari tangan Belanda, meskipun sebagian penduduk disana lebih menyukai Belanda.

6. Pengaruh Orde Baru

Setelah kejatuhan Sukarno pada tahun 1965, kebijakan luar negeri di Indonesia mengalami perubahan besar dibawa kekuasaan Orde Baru. Masa transisi ini mengubah arah kebijakan nonblok ke arah pengoptimalan hubungan luar negeri terhadap negara-negara Barat.

Kebijakan yang ada di masa pemerintahan Soeharto mengalami perubahan total. Melalui Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai patung baliho, Indonesia siap menunjukkan bahwa negara ini adalah negara merdeka dan lebih siap dalam berkomunikasi dengan negara-negara Barat.

7. Bahasa dan Identitas Nasional

Kenegaraan adalah cerminan dari bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan sejarah. Bahasa menjadi salah satu alat yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia di awal kemerdekaan. Indonesia menggunakan bahasa sebagai representasi negara dan identitas nasional.

Perlakuan yang berbeda terhadap Indonesia oleh Belanda dan negara-negara Barat lainnya berimplikasi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Implementasi bahasa ini kemudian berubah digantikan oleh istilah baku, bukan bahasa yang bisa digunakan sebagai representasi negara dan identitas nasional.

Kelebihan dan Kekurangan Penyebab Indonesia Keluar dari Keanggotaan PBB pada Tahun 1965

1. Kelebihan

Keputusan untuk mengundurkan diri dari PBB membuat Indonesia mempertahankan kebijakan nonblok.

Indonesia menjadi negara yang lebih menyadari akan posisi kekuatan politik dunia.

Indonesia berhasil memelihara hubungan baik dengan negara-negara komunis maupun kapitalis.

Indonesia berusaha membalas perlakuan buruk yang dilakukan oleh barat terhadap Indonesia, dengan mengajak negara-negara komunis.

Periode pemerintahan Indonesia setelah keluar dari PBB menunjukkan peningkatan secara bertahap dalam penguasaan kekuasaan politik internasional.

2. Kekurangan

Keputusan keluar dari PBB menandakan kurangnya kepercayaan Indonesia kepada PBB selaku lembaga internasional.

Keputusan ini merusak posisi diplomatik Indonesia di tengah-tengah negara-negara yang menjadi anggota PBB.

Indonesia memperoleh negara-negara di dunia yang merasa kecewa atas keluarnya Indonesia dari PBB.

Pada periode tersebut, Indonesia mengalami tekanan luar yang mengakibatkan kurangnya dukungan internasional.

Periode pemerintahan Indonesia setelah keluar dari PBB tidak efektif dalam memenuhi tujuan dan tuntutan organisasi internasional.

Tabel Penyebab Indonesia Keluar dari Keanggotaan PBB

FAQ mengenai Penyebab Indonesia Keluar dari Keanggotaan PBB pada Tahun 1965

1. Apa yang dimaksud dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai upaya menjaga perdamaian dunia dan memberantas perang antarnegara.

2. Apa yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia selama beberapa tahun berikutnya?

Situasi politik yang panas saat itu, termasuk sebuah upaya kudeta yang gagal, membuat Sukarno cemas terhadap dominasi militer di Indonesia. Pada saat yang sama, Badan Koordinasi Intelijen Negara atau Bakin sudah banyak mengetahui rencana negara-negara Barat dalam merencanakan aksi pembalikan rezim di Indonesia.

3. Apa yang menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965?

Serangkaian kebijakan konfrontasi yang diambil oleh Sukarno, tuntutan dari Uni Soviet dan Tiongkok, serta pengaruh Amerika Serikat dalam kebijakan PBB yang memengaruhi Indonesia membuat Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965.

4. Apa saja faktor keuntungan dan kerugian Indonesia setelah keluar dari PBB?

Faktor keuntungan: Indonesia berhasil mempertahankan kebijakan nonblok dan memelihara hubungan baik dengan negara-negara komunis maupun kapitalis.

Faktor kerugian: Keputusan ini merusak posisi diplomatik Indonesia di tengah-tengah negara-negara yang menjadi anggota PBB dan kurangnya dukungan internasional.

5. Mengapa hubungan antara Indonesia dan Malaysia menjadi tegang?

Masalah ini dimulai ketika Malaysia mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1963. Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Malaysia dan memulai kebijakan kontfrontasi yang agresif.

6. Apa yang dimaksud dengan Gerakan 30 September 1965?

Gerakan 30 September 1965 juga dikenal sebagai Gerakan PKI yang pada akhirnya membuat Amerika Serikat menarik dukungannya terhadap Indonesia.

7. Apa yang terjadi pada masalah West New Guinea?

Sebelumnya, Indonesia dan Belanda telah berperang dalam konflik West New Guinea atau sekarang diken

Minimize

Download Video di Youtube ke Galeri

Nilai Matematika: Kunci Sukses dalam Berbagai Bidang

Hasil Budaya Masa Perundagian

Andika Perkasa Kabinet