Pembukaan: Sejarah Singkat Masa Demokrasi Terpimpin

Halo Pembaca Sekalian, dalam artikel ini akan dibahas mengenai politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan periode sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1957 hingga 1966, di mana pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi yang terbatas. Dalam masa ini, Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam politik luar negeri, baik dalam hubungan dengan negara-negara Barat maupun negara-negara sosialis.

Pendahuluan: Perubahan Politik Luar Negeri Indonesia

Sejak perubahan konstitusi tahun 1950, Indonesia mulai menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Artinya, Indonesia tidak lagi mengikuti aliran politik negara adidaya, tetapi lebih memilih untuk menjadi mediator antara negara-negara lain. Pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Deklarasi Bandung, yang berisi prinsip-prinsip pengembangan ekonomi, politik, dan sosial yang berlandaskan kepada konsep kemerdekaan dan perdamaian dunia.

Namun, setelah terjadinya upaya kudeta pada tahun 1965 dan kebijakan demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno, politik luar negeri Indonesia pun mengalami perubahan. Demokrasi terpimpin ini membawa konsekuensi pada hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat dan mendekatkan Indonesia pada negara-negara sosialis.

Kekurangan Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin

Setiap kebijakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk juga pada masa demokrasi terpimpin. Beberapa kekurangan dari politik luar negeri ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan dengan Negara-negara Barat Terganggu

Kebijakan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin Indonesia membuat hubungan dengan negara-negara Barat terganggu, karena Indonesia lebih cenderung mendekat pada negara-negara sosialis. Hal ini diperparah dengan sikap Indonesia yang menolak memberikan izin pendirian pangkalan militer Amerika Serikat di Indonesia.

2. Hubungan dengan Negara-negara ASEAN Kurang Baik

Selain hubungan dengan negara-negara Barat, hubungan dengan negara-negara ASEAN juga kurang baik pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia dituduh menjadi negara yang ingin menguasai kawasan Asia Tenggara dan melakukan intervensi dalam urusan negara-negara ASEAN lainnya.

3. Ketergantungan pada Negara Sosialis

Kebijakan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin membuat Indonesia lebih cenderung bergabung dengan negara-negara sosialis seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Hal ini membuat Indonesia ketergantungan pada bantuan ekonomi dan politik dari negara-negara sosialis tersebut.

4. Mengabaikan Hak Azasi Manusia

Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengabaikan hak asasi manusia dalam hubungan internasional. Hal ini terlihat saat Indonesia mendukung kebijakan pemerintah Tiongkok dalam menangani kasus Tibet, yang mengabaikan hak asasi manusia.

5. Intervensi Urusan Negara Lain

Indonesia juga melakukan intervensi dalam urusan negara lain, seperti halnya ketika Indonesia turut serta dalam konflik Malaysia-Indonesia pada tahun 1963. Hal ini mengacaukan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, serta mendapat kritik dari negara lain yang menilai kebijakan Indonesia tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar hubungan internasional.

6. Kebijakan Ekonomi yang Salah

Kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin Indonesia juga dituduh salah, terutama dalam mendukung anggaran militer yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi dan pendidikan.

7. Kebijakan yang Kurang Efektif

Pada akhirnya, kebijakan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin juga terbukti kurang efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah, terutama dalam menjaga hubungan dengan negara lain.

Kelebihan Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin

Selain memiliki kekurangan, politik luar negeri masa demokrasi terpimpin juga memiliki kelebihan. Berikut adalah kelebihan-kelebihan tersebut:

1. Posisi Indonesia yang Lebih Berpengaruh

Kebijakan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin membuat Indonesia memiliki posisi yang lebih berpengaruh dalam hal hubungan internasional. Dalam konflik antara negara sosialis dan kapitalis, Indonesia dapat menjadi mediator yang dapat membawa kedamaian dan meredakan ketegangan antara kedua belah pihak.

2. Meningkatkan Kemandirian Indonesia

Kebijakan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin juga dapat meningkatkan kemandirian Indonesia dalam berbagai sektor, termasuk di bidang ekonomi dan politik. Meskipun Indonesia ketergantungan pada bantuan negara sosialis, namun Indonesia juga memanfaatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan kemandirian.

3. Mempererat Hubungan dengan Negara-negara yang Memiliki Ideologi yang Sama

Kebijakan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin juga dapat mempererat hubungan dengan negara-negara yang memiliki ideologi yang sama, seperti halnya Uni Soviet dan Tiongkok. Hal ini membawa manfaat bagi Indonesia dalam hal diplomasi, perdagangan, dan pertahanan.

4. Meningkatkan Kepentingan Nasional

Kebijakan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin juga dapat meningkatkan kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam hal keamanan dan perdagangan. Indonesia dapat menjalin hubungan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan nasional yang sama, sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat keamanan nasional.

5. Mendorong Kemerdekaan Bangsa-bangsa yang Masih di Bawah Penjajahan

Indonesia pada masa demokrasi terpimpin juga mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih di bawah penjajahan, seperti halnya di Afrika dan Amerika Latin. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang berbasis pada kemerdekaan dan perdamaian dunia.

6. Memperkuat Pertahanan Negara

Dalam masa demokrasi terpimpin, Indonesia juga memperkuat pertahanan negara dengan bantuan negara sosialis seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman dari negara-negara kapitalis yang mungkin mengganggu keamanan nasional Indonesia.

7. Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Internasional

Kebijakan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin juga dapat meningkatkan peran Indonesia di tingkat internasional. Indonesia dapat melakukan diplomasi yang lebih aktif dan memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan dunia yang lebih luas. Hal ini juga dapat meningkatkan citra Indonesia di mata negara-negara lain di dunia.

Tabel: Informasi Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin

FAQ:

1. Apa itu politik luar negeri masa demokrasi terpimpin?

Politik luar negeri masa demokrasi terpimpin adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1957 hingga 1966. Kebijakan ini mencerminkan kecenderungan Indonesia yang lebih mengutamakan hubungan dengan negara-negara sosialis dan mendekatkan Indonesia pada Uni Soviet dan Tiongkok.

2. Apa tujuan dari politik luar negeri masa demokrasi terpimpin?

Tujuan dari politik luar negeri masa demokrasi terpimpin adalah untuk menegaskan kemandirian Indonesia dalam hubungan internasional dan memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian dunia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara yang memiliki ideologi yang sama dengan Indonesia.

3. Bagaimana dampak dari politik luar negeri masa demokrasi terpimpin?

Dampak dari politik luar negeri masa demokrasi terpimpin adalah terganggunya hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat, seperti halnya Amerika Serikat dan Inggris. Namun, kebijakan ini juga dapat meningkatkan posisi Indonesia di tingkat internasional dan memperkuat pertahanan nasional Indonesia.

4. Bagaimana kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin?

Pada masa demokrasi terpimpin, politik dan ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintahan Indonesia cenderung dipimpin oleh satu orang, yaitu Presiden Soekarno, dan sistem demokrasi terbatas yang diberlakukan. Sedangkan di bidang ekonomi, Indonesia menekankan pada pengembangan industri nasional dan memiliki kebijakan proteksionis terhadap industri dalam negeri.

5. Apakah politik luar negeri masa demokrasi terpimpin mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia?

Tidak semua rakyat Indonesia mendukung kebijakan politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Ada beberapa pihak yang menentang kebijakan ini, seperti halnya golongan Masyumi dan NU yang lebih cenderung mendukung hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat.

6. Apakah Indonesia masih menerapkan politik luar negeri yang sama pada masa sekarang?

Saat ini, Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri yang lebih independen dan mencerminkan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia juga lebih membuka diri untuk berhubungan dengan berbagai negara, terutama negara-negara ASEAN dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

7. Bagaimana hubungan Indonesia dengan Tiongkok setelah masa demokrasi terpimpin?

Setelah masa demokrasi terpimpin berakhir, Indonesia masih menjalin hubungan dengan Tiongkok, meskipun tidak seerat hubungan pada masa demokrasi terpimpin. Hubungan antara kedua negara lebih berfokus pada bidang ekonomi dan investasi.

8. Apakah hubungan Indonesia dengan negara Barat terganggu setelah masa demokrasi terpimpin?

Hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat memang mengalami gangguan pada masa demokrasi

Minimize

Model Dress Pesta Terbaru di Indonesia

Pentingnya Belajar IPA di Kelas 7

Sambut Hari Kemerdekaan, Film Terbaru Iqbaal Ramadhan Tayang Lebih Awal

Andika Perkasa Kabinet