Orde Baru adalah era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, yang dipimpin oleh presiden Soeharto. Selama periode ini, pemerintah Orde Baru mengejar berbagai kebijakan ekonomi, politik, dan sosial. Namun, dampak yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah Orde Baru tidak selalu positif bagi Indonesia dan rakyatnya. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru dan dampaknya pada Indonesia.
Latar Belakang Orde Baru di Indonesia
Orde Baru adalah masa kekuasaan yang berlangsung di Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru muncul setelah pengunduran diri Presiden Sukarno dan diambil alih oleh Jenderal Soeharto. Pada awalnya, Orde Baru dianggap sebagai era kebangkitan Indonesia, namun pada akhirnya Orde Baru justru dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, nepotisme, dan pembungkaman kebebasan berpendapat.
Pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa G30S/PKI yang berakhir dengan tewasnya enam jenderal oleh gerakan kiri yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai trigger atau pencetus lahirnya Orde Baru.
Jenderal Soeharto, sebagai Panglima Angkatan Darat yang bertanggung jawab atas pemadaman pemberontakan PKI dan pemulihan keamanan nasional, diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Pada akhirnya, pada 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto menjadi Presiden ke-2 Indonesia.
Orde Baru lahir dari niat dan tindakan Soeharto yang ingin memperbaiki keadaan Indonesia yang pada saat itu masih dalam kekacauan. Salah satu tujuan Soeharto adalah menciptakan stabilitas negara agar Indonesia dapat tumbuh dan berkembang.
Ideologi Orde Baru adalah Pancasila, yaitu ideologi yang mengutamakan kepentingan negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selama masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami kemajuan dan transformasi pesat di berbagai bidang. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang paling pesat di dunia dan berhasil memberantas berbagai macam ancaman keamanan nasional, seperti pergerakan separatis dan terorisme.
Namun, saat menjelang akhir kekuasaannya, Orde Baru terkena banyak kritik, terutama dalam hal korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, tindakan represif oleh aparat keamanan dan tindakan melanggar hukum oleh di kalangan elit dan birokrat dianggap merusak tatanan dan nilai-nilai Pancasila.
Kritik terhadap Orde Baru mencapai puncaknya pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami Kerusuhan Trisakti dan Reformasi 1998. Trisakt anak muda memprotes banyaknya kenaikan harga, reformasi 1998 sebagai terangnya pembangunan sosial ekonomi Indonesia, kemudian muncul kasus pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang terus terjadi pada Orde Baru.
Desakan untuk reformasi politik semakin menitik beratkan pada masa pemerintahan Soeharto, dan pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Setelah pengunduran diri Soeharto, Indonesia beralih ke demokrasi dan reformasi politik yang akhirnya menuntun terciptanya kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan kebebasan berekspresi yang selama ini dibatasi oleh kekuasaan Orde Baru.
Kebijakan Politik Orde Baru yang Kontroversial
Ketika Orde Baru berkuasa di Indonesia, banyak kebijakan politis yang diambil oleh pemerintah yang mengundang perdebatan panjang. Terlebih dari itu, beberapa kebijakan politik Orde Baru dikritik karena dianggap merugikan kebebasan berpendapat dan berpolitik di Indonesia.
Berikut adalah beberapa kebijakan politik Orde Baru yang paling kontroversial selama mereka berkuasa di Indonesia:
Pembungkaman terhadap media dan penghapusan kebebasan pers
Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan tindakan represif yang diterapkan pada media dan pers di Indonesia. Bahkan, pada awal pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers dan media menjadi sasaran utama dalam pemusnahan. Orde Baru memaksa ribuan jurnalis untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan menghancurkan perusahaan surat kabar serta rumah percetakan yang menolak menuruti kebijakan pemerintah.
Hal ini tentu sangat memberikan efek buruk bagi kualitas jurnalisme dan merampas hak kebebasan berbicara bagi masyarakat Indonesia serta membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar-benar obyektif dan akurat.
Pembatasan partai politik dan multi-partai
Ketika Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berkuasa, mereka membatasi atau bahkan memusnahkan partai politik oposisi yang bisa mengancam kekuasaannya. Hal tersebut dikarenakan untuk memudahkan pemerintah mengendalikan sistem politik di Indonesia, sehingga meminimalisir kemungkinan adanya oposisi politik yang keras, bahekan dibekukan atau dilarang secara resmi.
Sebagai respon atas tindakan pemerintah tersebut, muncul gerakan pembebasan parpol yang menjadi perjuangan dalam menciptakan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan merdeka dari jerat penguasaan Orde Baru.
Penggunaan militer dalam pengendalian sosial dan politik
Di bawah kepemimpinan Soeharto, militer juga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan memperlebar dominasi kekuasaannya sebagai pemimpin Indonesia. Selain memperkuat kekuatan militer, pada waktu-waktu kritis, pemerintah meliburkan sekolah dan kantor serta menghalangi pengadaan makanan dan bahan bakar untuk meredakan ketidakpuasan masyarakat.
Tindakan-tindakan tersebut tentu saja bertujuan untuk memaksimalkan pengendalian sosial dan politik serta menekan perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru. Meskipun pemerintah berpura-pura membantu rakyat yang terkena dampak situasi tidak stabil tersebut, namun, itu semua terjadi demi kepentingan dari penguasa kekuasaan Orde Baru.
Melarang penayangan film atau buku yang dianggap mengandung unsur kritis terhadap pemerintah
Orde Baru melarang penayangan film atau buku yang dinilai mengandung unsur kritis terhadap pemerintah. Hal ini terjadi untuk memaksimalkan kontrol mereka terhadap imajinasi dan kesadaran masyarakat dalam rangka menjaga kestabilan ideologi dan pengaturan sistem negara.
Pembatasan buku dan film selama Orde Baru kembali menghambat ekspresi kebebasan berpendapat dan kreativitas dalam seni. Berbagai opini dan pandangan dari masyarakat yang beragam mungkin yang berkepentingan langsung menjadi tertekan, karena segala geraknya diperhatikan dan dikontrol oleh kebijakan pemerintah.
Semuanya yakni kebijakan Orde Baru yang kontroversial dan menciptakan kenyamanan yang situs di atas ketidaknyamanan.
Dampak Orde Baru pada Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Orde Baru adalah masa kepemimpinan presiden Soeharto, yaitu sejak tahun 1967 hingga 1998. Masa ini dapat membawa dampak positif maupun negatif pada ekonomi dan sosial masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan dampak Orde Baru pada ekonomi dan sosial masyarakat.
Dampak Orde Baru pada Ekonomi
Pada masa Orde Baru, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Bahkan, Indonesia berhasil masuk dalam kategori negara berkembang. Namun, terdapat kebijakan ekonomi yang merugikan masyarakat kecil, antara lain:
- Kebijakan Moneter yang Melampaui Batas
- Kebijakan Pertanian yang Lebih Menguntungkan Pengusaha Besar
- Kebijakan Privatisasi yang Berujung pada Bertambahnya Kemiskinan
Keberhasilan perekonomian Indonesia saat itu terlihat dari banyaknya pembangunan fisik dan dalam bentuk investasi asing yang masuk ke Indonesia. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang cepat tersebut hanya terjadi di daerah-daerah tertentu dan masyarakat kota. Sedangkan, masyarakat pedesaan masih terpuruk dalam kemiskinan.
Dampak Orde Baru pada Sosial Masyarakat
Selama Orde Baru, terjadi penegakan hukum yang sangat keras dan seringkali melanggar hak asasi manusia. Kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya pembatasan kebebasan dan penghilangan hak-hak dasar masyarakat. Sebagai contoh, orang-orang yang mengkritik pemerintah akan ditangkap dan dipenjarakan oleh aparat keamanan yang salah penempatannya.
Di sisi lain, terdapat kebijakan penumbuhan kelas menengah sebagai basis pemerintah. Kebijakan tersebut berujung pada kebijakan peningkatan taraf hidup untuk sekitar 20% penduduk Indonesia. Sisa penduduk belum mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia pada saat itu.
Terdapat berbagai peristiwa penting yang terjadi di masa Orde Baru, salah satunya adalah tragedi G30S/PKI pada tahun 1965 yang berujung pada penindasan dan pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Akan tetap, tidak hanya itu, Orde Baru menjadi salah satu masa di mana Indonesia berkembang dalam pembangunan bangsa.
Secara keseluruhan, Orde Baru dapat membawa dampak positif maupun negatif pada ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Diperlukan evaluasi dan pembelajaran agar kesalahan dan kekurangan masa lalu dapat diperbaiki dan dihindari pada masa yang akan datang.
Peran TNI dan Kepolisian dalam Orde Baru
Orde Baru atau Orde Baru Suharto merupakan salah satu periode sejarah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama masa ini, TNI dan Kepolisian berperan penting sebagai institusi negara untuk menciptakan keamanan dan stabilitas dalam negeri. Namun, peran mereka dalam Orde Baru seringkali juga menimbulkan tindakan represif yang merugikan masyarakat.
Peran TNI dalam Orde Baru adalah memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri serta menjaga keutuhan wilayah Indonesia. TNI dipandang sebagai salah satu garda terdepan dalam menangani ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. TNI juga berperan di dalam operasi pemberantasan terhadap angkatan bersenjata komunis di Indonesia. Selain itu, TNI juga berperan dalam mengamankan wilayah timur Indonesia serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di kepulauan Natuna dan Kepulauan Riau.
Sedangkan peran Kepolisian dalam Orde Baru adalah memelihara keamanan dan ketertiban dengan menegakkan hukum di dalam negeri. Kepolisian juga berperan dalam menangani ancaman dan kejahatan di dalam negeri seperti narkotika dan terorisme. Kepolisian juga memegang peranan penting dalam melakukan operasi pemulangan orang Indonesia dari luar negeri yang terlibat dalam tindakan kriminal.
Namun, peran TNI dan Kepolisian dalam Orde Baru seringkali dituding melakukan tindakan represif seperti menangkap, menyiksa, dan mengeksekusi terhadap para aktivis politik dan masyarakat sipil yang mengkritik pemerintah. Beberapa kasus seperti Tragedi Trisakti pada tahun 1998 dan Tragedi Semanggi I dan II pada tahun 1998 hingga 1999 menjadi bukti tindakan mereka yang represif.
Tindakan represif yang dilakukan oleh TNI dan Kepolisian dalam Orde Baru menimbulkan dampak buruk pada hak asasi manusia di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Mereka melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta menindas gerakan-gerakan yang berada di luar kendali negara. Hal ini menyebabkan banyak rakyat Indonesia yang merasa takut dan cemas untuk mengeluarkan pendapatnya secara terbuka.
Namun, meski terdapat kontroversi terhadap peran TNI dan Kepolisian dalam Orde Baru, faktanya mereka juga berhasil menjaga keamanan dan ketertiban negara selama di bawah pemerintahan Soeharto. Hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat kriminalitas dan tindakan anarkis dalam masyarakat pada waktu itu. Walaupun kini Orde Baru telah berakhir, TNI dan Kepolisian kembali berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara saat ini.
Demikianlah paparan mengenai Peran TNI dan Kepolisian dalam Orde Baru. Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra, penting bagi kita untuk selalu memberikan apresiasi pada TNI dan Kepolisian dalam menjalankan tugas mereka sebagai penjaga keamanan dan keselamatan negara.
Seberkas Cahaya Monokromatis dengan Panjang Gelombang 500 nm
Berikut Ini yang Bukan Ciri-ciri Batang Dikotil Adalah
Honorer Siluman Masuk Pendataan Pemerintah, Begini Kejadiannya
