Yang Dijadikan Sebagai Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945 Adalah

Penulis: Andika Perkasa Kabinet - November 6, 2022 11:46 am 7 Menit Membaca

Table of contents: [Hide] [Show]

Pengantar
Pendahuluan
- 1. Kelebihan
- 2. Kekurangan
Tabel
FAQ

Pengantar

Pembaca Sekalian,

Perubahan UUD 1945 merupakan isu yang selalu menarik perhatian masyarakat Indonesia. Sebagai dasar tertinggi negara, UUD 1945 mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, UUD 1945 juga merupakan landasan dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, perubahan UUD 1945 menjadi sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada artikel kali ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai yang dijadikan sebagai dasar yuridis perubahan UUD 1945 adalah.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai UUD sebagai hukum tertinggi bagi negara dan rakyatnya. UUD sebagai payung hukum mempunyai peran penting dalam pengaturan negara Indonesia. Dalam perkembangannya, perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Namun, perubahan UUD 1945 juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Berikut merupakan penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihan yang dijadikan sebagai dasar yuridis perubahan UUD 1945:

1. Kelebihan

Pada perubahan UUD 1945, terdapat beberapa kelebihan yang dijadikan sebagai dasar yuridis. Pertama, UUD 1945 dirancang sebagai UUD yang bersifat terbuka dan dinamis, sehingga perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, perubahan dalam UUD 1945 juga dapat dilakukan tanpa merubah substansi dasar UUD itu sendiri.

Kedua, UUD 1945 mendukung adanya pemilu yang langsung dan terbuka, sehingga masyarakat dapat secara langsung memilih pemimpin mereka. Hal ini memungkinkan terpilihnya pemimpin kredibel serta mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Ketiga, UUD 1945 mendukung adanya pembangunan ekonomi dan sosial sebagai tujuan negara. Hal ini memungkinkan dilaksanakannya pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia

Keempat, salah satu kelebihan UUD 1945 adalah terkait dengan hak-hak asasi manusia. UUD 1945 menjamin hak-hak asasi manusia sebagai dasar bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menjadi dasar bagi negara Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia.

Kelima, UUD 1945 memberikan prinsip yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Prinsip ini menjadi dasar perlindungan bagi rakyat dan negara dari tindakan pemimpin yang korup.

Keenam, UUD 1945 dinilai cukup fleksibel dalam mengatur hak-hak dasar dan kebijakan sosial yang diperlukan oleh negara dan masyarakat.

Ketujuh, UUD 1945 membatasi atau mengatur kekuasaan-pihak-pihak yang berkepentingan agar tidak melampaui batas-batas yang ditentukan.

2. Kekurangan

Perubahan UUD 1945 juga mempunyai kekurangan. Kekurangan dari perubahan UUD 1945 ini dijadikan sebagai dasar yuridis untuk mengembangkan kembali UUD 1945 pada masa yang akan datang. Berikut merupakan penjelasan mengenai kekurangan yang dijadikan sebagai dasar yuridis perubahan UUD 1945:

Pertama, UUD 1945 tidak mengatur dengan jelas mengenai kewajiban negara pada hak-hak asasi manusia, seperti halnya kebebasan berpendapat dan mengekspresikan pendapat.

Kedua, sublime dari UUD 1945 menjadikan UUD 1945 sulit untuk dikembangkan dan diubah, karena jika ada pasal yang mau diubah harus dilakukan amandemen, yang prosesnya lam dan berbiaya mahal.

Ketiga, UUD 1945 tidak melaksanakan prinsip checks and balances yang baik antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini memungkinkan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh penguasa.

Keempat, UUD 1945 tidak mengatur dengan jelas mengenai prinsip terkait dengan subsidiarity, devolution, dan dekonsentrasi. Ini nantinya dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam pembangunan daerah dan negara.

Kelima, UUD 1945 tidak menjamin hak rakyat untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang tepat dan maksimal. Ini bisa menimbulkan ketidakadilan dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat hukum.

Keenam, UUD 1945 tidak secara signifikan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga bisa memudahkan terjadinya korupsi dan maladministrasi.

Ketujuh, UUD 1945 tidak mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan yang ada pada akar masalahnya, sehingga kebijakan negara menjadi kurang efektif.

Tabel

No.	Kelebihan	Kekurangan
1	UUD 1945 dirancang sebagai UUD yang bersifat terbuka dan dinamis	UUD 1945 tidak mengatur dengan jelas mengenai kewajiban negara pada hak-hak asasi manusia
2	UUD 1945 mendukung adanya pemilu yang langsung dan terbuka	Sublime dari UUD 1945 menjadikan UUD 1945 sulit untuk dikembangkan dan diubah
3	UUD 1945 mendukung adanya pembangunan ekonomi dan sosial sebagai tujuan negara	UUD 1945 tidak melaksanakan prinsip checks and balances yang baik antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
4	UUD 1945 menjamin hak-hak asasi manusia sebagai dasar bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	UUD 1945 tidak mengatur dengan jelas mengenai prinsip terkait dengan subsidiarity, devolution, dan dekonsentrasi
5	UUD 1945 memberikan prinsip yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi	UUD 1945 tidak menjamin hak rakyat untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang tepat dan maksimal
6	UUD 1945 dinilai cukup fleksibel dalam mengatur hak-hak dasar dan kebijakan sosial yang diperlukan oleh negara dan masyarakat	UUD 1945 tidak secara signifikan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
7	UUD 1945 membatasi atau mengatur kekuasaan-pihak-pihak yang berkepentingan agar tidak melampaui batas-batas yang ditentukan	UUD 1945 tidak mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan yang ada pada akar masalahnya

FAQ

1. Apa itu UUD?

UUD adalah singkatan dari Undang-Undang Dasar. UUD merupakan hukum tertinggi di suatu negara yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan melindungi hak-hak dasar rakyat, serta mengatur tata cara penyelenggaraan suatu negara.

2. Apa yang dimaksud dengan kelebihan UUD 1945?

Kelebihan UUD 1945 antara lain adalah dirancang sebagai UUD yang bersifat terbuka dan dinamis, mendukung adanya pemilu yang langsung dan terbuka, mendukung adanya pembangunan ekonomi dan sosial sebagai tujuan negara, menjamin hak-hak asasi manusia, memberikan prinsip yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, dinilai cukup fleksibel dalam mengatur hak-hak dasar dan kebijakan sosial yang diperlukan oleh negara dan masyarakat, serta membatasi atau mengatur kekuasaan-pihak-pihak yang berkepentingan agar tidak melampaui batas-batas yang ditentukan.

3. Apa yang dimaksud dengan kekurangan UUD 1945?

Kekurangan UUD 1945 antara lain adalah tidak mengatur dengan jelas mengenai kewajiban negara pada hak-hak asasi manusia, sublime dari UUD 1945 menjadikan UUD 1945 sulit untuk dikembangkan dan diubah, tidak melaksanakan prinsip checks and balances yang baik antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tidak mengatur dengan jelas mengenai prinsip terkait dengan subsidiarity, devolution, dan dekonsentrasi, tidak menjamin hak rakyat untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang tepat dan maksimal, tidak secara signifikan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta tidak mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan yang ada pada akar masalahnya.

4. Bagaimana cara melakukan perubahan pada UUD 1945?

Perubahan pada UUD 1945 dapat dilakukan melalui dua cara yaitu amandemen UUD dan revisi UUD. Amandemen UUD dilakukan dengan cara mengganti atau menambah pasal dalam UUD 1945. Revisi UUD dilakukan dengan mengubah sistem kelembagaan negara atau mengatur ulang kewenangan antar pihak yang ada dalam negara.

5. Apa saja perbedaan antara amandemen UUD dan revisi UUD?

Perbedaan yang paling mencolok antara amandemen UUD dan revisi UUD adalah waktu dan proses yang dibutuhkan. Amandemen yang dilakukan dengan mengganti atau menambah pasal dalam UUD 1945 membutuhkan waktu dan proses yang lebih singkat dan mudah daripada revisi UUD yang melibatkan perubahan system kelembagaan negara atau mengatur ulang kewenangan antar pihak yang ada dalam negara.

6. Apa yang dimaksud dengan checks and balances dalam UUD 1945?

Checks and balances dalam UUD 1945 merupakan suatu sistem yang memastikan kebijakan pemerintah tidak hanya dikuasai oleh satu kekuatan. Sistem ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah dan lembaga-lembaga lain seperti DPR dan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada kekuasaan yang melakukan tindakan sewenang-wenang.

7. Apa arti dari sublime dalam konteks UUD 1945?

Sublime dalam konteks UUD 1945 berarti bahwa UUD 1945 merupakan hukum fundamental yang sangat penting bagi negara, sehingga sulit untuk diubah atau direvisi.

8. Mengapa UUD 1945 menjadi sangat penting bagi kehidupan bernegara?

Karena UUD 1945 menjadi hukum dasar bagi negara dan rakyatnya dalam mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, UUD 1945 juga menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

9. Apa yang membedakan UUD 1945 dengan UUD Indonesia yang lain?

UUD 1945 memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dengan UUD Indonesia yang lain, diantaranya adalah kepemimpinan presiden yang dijaga oleh TNI dan tidak ada penggunaan lambang negara dalam cuplikan yang dipakai dalam sidang dan tidak terdapat klausula hak asasi manusia secara lengkap.

10. Mengapa perubahan UUD 1945 dilakukan?

Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

11. Apa yang menjadi dasar yuridis perubahan UUD 1945?

Dasar yuridis perubahan UUD 1945 antara lain adalah melalui amandemen UUD 1945, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

12. Bagaimana cara mengetahui tentang anjuran revisi UUD?

Dalam UUD 1945 tidak terdapat anjuran atau sy

Network

Yang Dijadikan Sebagai Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945 Adalah

Pengantar