kabinetrakyat.com – Bupati Meranti M Adil protes soal masalah pembagian dana bagi hasil (DBH). Dia menilai DBH untuk wilayahnya terlalu kecil dan tak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di Meranti. Bahkan M Adil juga menyebut Kemenkeu isinya iblis atau setan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyayangkan pernyataan yang dilontarkan oleh Bupati Meranti itu. Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan adalah kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pernyataan itu tidak tepat, kami sesalkan. Ini tentu melukai para pegawai Kemenkeu. Tapi lebih dari itu kami mengklarifikasi kenapa kami menolak keras pernyataan itu, yang kami lakukan di Kemenkeu justru terus mendorong supaya dukungan untuk daerah itu semakin kuat. Bisa ditunjukkan dengan berbagai data, termasuk untuk Kabupaten Meranti,” ujar dia di Gedung DPR, Senin (12/12/20220.

Yustinus menjelaskan memang untuk alokasi DBH Migas itu Kemenkeu menggunakan data resmi Kementerian ESDM. Menurut dia, Kementerian ESDM mencatat terjadi penurunan sebagai basis 2023 dan 2022.

“Jadi kalau sebelumnya itu di atas 2 juta barel, lalu menjadi 1,9 juta barel. Intinya basisnya tetap US$ 100 per barel untuk konversi setiap barelnya. Tapi yang berbeda itu jumlah liftingnya dan kita pakai angka dari Kementerian ESDM yang merupakan data resmi, termasuk juga angka dari data migas. Mungkin di sini perlu duduk bersama ya, data yang diperoleh pak Bupati itu dari mana, lalu silakan nanti kalau mau dikroscek dengan data Kementerian ESDM,” tambah dia.

Menurut Yustinus, saat ini pemerintah mereformasi melalui Undang-undang HKPD dan sudah dijalankan tahun pertama. Tentu setelah siklus anggaran selesai, bisa dilihat perubahan yang terjadi paska dan sebelum UU itu berlaku.

Dia mengharapkan di UU HKPD skema lebih jelas dan kompehensif karena mempertimbangkan daerah sekitar atau penghasil dan pengolah.

Yustinus mengatakan DBH juga mengakomodir indikator-indikator yang lebih pasti, sehingga dampak dari penggunaan DBH ini juga akan lebih terukur. “Ini tentu akan menjadi bahan evaluasi ke depan bagaimana kita mengarahkan supaya alokasi betul-betul tajam ke penggunaan yang berlangsung dan berhubungan dengan masyarakat,” jelas dia.