Anies Baswedan Tegaskan ASN Bukan Penyebab Utama Kemacetan Jakarta-Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menegaskan bahwa penyumbang terbesar terhadap kemacetan di Jakarta bukanlah golongan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pernyataan tersebut merupakan respons Anies terhadap pertanyaan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengenai rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam debat capres pada Selasa (12/12/2023) di KPU, Anies menyatakan, “Kalau kita bicara lalu lintas, kontribusi ASN di dalam kemacetan itu hanya 4 sampai 7 persen. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini.”

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per semester I-2023, jumlah ASN di Indonesia mencapai 4,28 juta orang. Dari jumlah tersebut, 78 persen atau 3,32 juta orang berstatus ASN daerah, dan sisanya 953,48 orang merupakan ASN pusat.

Namun, apakah klaim Anies bahwa ASN bukan penyebab kemacetan Jakarta benar? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam evaluasi kebijakan work from home (WFH) bagi ASN DKI Jakarta sebanyak 50 persen, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemacetan. Selama periode penerapan WFH, rata-rata turun hanya sebanyak 0,63 persen atau 42.846 kendaraan per hari dibandingkan dengan masa sebelumnya dengan volume lalu lintas rata-rata 6.843.838 kendaraan per hari.

Menurut Syafrin, berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), total ASN (lembaga kementerian, badan, dan Pemprov DKI) yang tinggal di Jakarta hanya sekitar 5 persen dari total populasi. Oleh karena itu, jika diterapkan WFH 50 persen untuk ASN DKI Jakarta, itu hanya berpengaruh maksimal pada 2 persen saja.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga menegaskan bahwa kemacetan di ibu kota tidak hanya disebabkan oleh kalangan ASN. “Jangan salahkan Pemprov DKI kalau masih macet, maksudnya bersama-sama (kolaborasi dengan swasta),” tegas Heru. Jumlah ASN DKI Jakarta yang melaksanakan WFH, menurutnya, mencapai 25.000 pegawai, sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan dalam mengurangi kemacetan. “Pemprov kan hanya 25.000, pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta, lho. Sehingga harapan saya semua bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi. Silakan atur sendiri,” jelasnya.