Peningkatan Kebebasan Pers
Salah satu hal yang banyak dicontohkan sebagai kekurangan Pemerintahan Orde Baru yaitu soal kebebasan pers. Saat itu kebebasan pers sangat dibatasi, bahkan cenderung diawasi dan dikontrol dalam setiap pemberitaannya. Kondisi ini berbeda dengan masa kini, di mana kebebasan pers sudah sangat dirasakan dan ada di seluruh sudut ruang lingkup pemberitaan.
Pada masa Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi dan diawasi oleh pihak pemerintah. Hal ini terjadi karena pihak pemerintah saat itu menganggap kebebasan pers dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan serta stabilitas dan keamanan negara.
Pembatasan kebebasan pers pada era Orde Baru ini juga dimaksudkan agar orang-orang tak mudah melakukan kritik dan oposisi terhadap pemerintah. Di tengah ketidakbebasan pers tersebut, media massa diharuskan patuh pada peraturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pemberitaan mereka cenderung dikekang. Tak hanya itu, pemerintah saat itu juga banyak melakukan sensor pada konten yang dianggap melanggar provokasi sepert i kritik terhadap pemerintah hingga kebijakan-kebijakan yang diambil. Sehingga, masyarakat sulit untuk berkomentar atau mengomentari hal penting yang terjadi di dalam negeri pada zaman tersebut.
Namun, setelah reformasi era pemerintahan berubah, kebebasan pers semakin terbuka dan tidak lagi dibatasi seperti masa Orde Baru. Bahkan, saat ini kebebasan pers memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal demokrasi serta stabilitas dan keamanan negara secara luas. Setiap media massa diizinkan membuat sudut pandang dan pemberitaan yang bisa digunakan sebagai kritik dan saran bagi pemerintah.. Sehingga masyarakat dapat mengetahui segala bentuk informasi mengenai kondisi atau terkait dengan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan selalu bisa berpartisipasi untuk memberikan kritik atau saran agar kebijakan atau keadaan lebih baik lagi.
Kebebasan pers juga digunakan sebagai media untuk menyuarakan segala bentuk hak yang dirasa terciderai dan menolong masyarakat yang membutuhkan. Di era sekarang, media massa bekerja secara lebih terbuka dan transparan serta terkait akan dengan kebajikan publik daripada menjaga kepentingan pribadi.
Adanya kebebasan pers saat ini membawa dampak baik bagi perkembangan demokrasi dan tumbuhnya perilaku yang kritis dan transparan di dalam negara. Dengan adanya media massa yang memiliki kebebasan dalam publikasi berita, maka masyarakat dapat terus diinformasikan tentang setiap aspek yang melibatkan kebijakan dan pergulatan politik. Dengan ini, masyarakat dapat bersikap kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan membangun suatu pemikiran yang kritis terhadap setiap informasi yang didapatkan.
Dalam demokrasi yang ada saat ini, kebebasan pers menjadi salah satu kriteria mutlak untuk dapat dijadikan sebagai tolak ukur suatu negara untuk demokrasi yang baik dan berkembang. Berbicara tentang demokrasi, kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari arti pentingnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara serta mengawal perkembangan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.
Maka dari itu, pembatasan kebebasan pers pada masa Orde Baru dirasa sangat kontras dengan semangat demokrasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kita harus bersyukur atas adanya kebebasan pers kini sebagai bukti perkembangan demokrasi di Indonesia.
Penurunan Anggaran Belanja Militer
Orde Baru merupakan sebuah era yang penuh dengan politik militeristik di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya dana yang dialokasikan untuk sektor militer. Namun, dengan semakin banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu, banyak yang merasa bahwa sektor militer tersebut justru mengalami kelebihan dana.
Pada tahun 1984, pemerintahan Orde Baru beralih ke arah kebijakan yang lebih moderat untuk menghadapi krisis ekonomi global yang juga berdampak pada Indonesia. Salah satu kebijakan yang diambil adalah menurunkan anggaran belanja militer. Sekalipun mengalami protes dari beberapa tokoh militer, kebijakan ini tetap dilakukan.
Kebijakan ini berdampak pada berkurangnya kemampuan militer Indonesia dalam memodernisasi peralatan-peralatan tempurnya. Namun, sebaliknya, hal ini memaksa Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan militer dari luar negeri dan juga memaksa pemerintah untuk lebih memfokuskan anggaran pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Pada saat itu, kebijakan menurunkan anggaran belanja militer berhasil menghemat sekitar 2,7 miliar dolar Amerika setiap tahun. Hal ini masih bertahan hingga masa pemerintahan Orde Baru berakhir di tahun 1998. Namun, banyak yang merasa bahwa kebijakan ini tidak diimbangi dengan adanya transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut.
Selain itu, terdapat juga kecurigaan bahwa anggaran belanja militer yang dikurangi tersebut justru dialokasikan pada hal-hal yang bersifat rahasia, seperti pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang memungkinkan Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya.
Menurunkan anggaran belanja militer merupakan sebuah langkah yang berani di era pemerintahan Orde Baru. Meskipun pada awalnya mengalami beberapa keberatan, kebijakan ini akhirnya membantu Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap bantuan militer dari luar negeri dan lebih memfokuskan pada pembangunan serta kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Pengadopsian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Salah satu ciri pemerintahan Orde Baru yang menjadi sorotan internasional adalah kurangnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Orde Baru seringkali menggunakan kekuatan militer untuk menindak opini dan pengkritik. Hal ini bisa dilihat dari seringnya terdapat kekerasan dan aksi intimidasi terhadap jurnalis, aktivis atau masyarakat sipil yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
Namun, di sisi lain, ada beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengadopsi demokrasi dan hak asasi manusia. Selama masa Orde Baru, pemerintah memperkenalkan Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan (PPKB) sebagai upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup.
Selain itu, pengadopsian demokrasi juga terlihat dalam hal pemilihan umum. Pada tahun 1971, pemerintah mengadakan pemilihan umum dengan menggunakan sistem pemilihan satu partai. Namun, pada tahun 1977, pemerintah mengakui keberadaan partai-partai politik lainnya dan mengadakan pemilihan umum dengan sistem pemilihan partai banyak.
Pemilu tahun 1977 juga menandai adanya “resuffle” dalam jajaran pemerintahan. Para menteri dan petinggi militer yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dipecat dan digantikan oleh orang-orang yang diharapkan bisa lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Tahun 1984, pemerintah Orde Baru menetapkan UU Nomor 5/1984 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (PPA). Dalam PPA, hak-hak atas tanah disahkan dan diakui oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru juga mengakui pentingnya mewujudkan hak atas tanah bagi rakyat dan lingkungan hidup.
Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi untuk hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Namun, pengakuan demokrasi dan hak asasi manusia yang diadopsi oleh pemerintah Orde Baru dianggap tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi.
Pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya terjadi pada aksi-aksi brutallitas militer pada saat itu. Beberapa kasus seperti penghilangan paksa, penyiksaan, dan penembakan atas orang tanpa pengadilan juga kerap terjadi di Indonesia. Hal ini diperparah dengan munculnya organisasi-organisasi yang keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah dan sering dianggap sebagai bagian dari gerakan subversif. Organisasi seperti Front Nasional dan Partai Komunis Indonesia dilarang oleh pemerintah, dan anggotanya sering menjadi sasaran tindak kekerasan dari aparat keamanan.
Secara keseluruhan, meski terjadi beberapa upaya pengadopsian demokrasi dan hak asasi manusia, namun pada era Orde Baru ini tentunya masih banyak pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya Indonesia pada saat itu untuk mencapai tata kelola yang baik dan benar. Namun, pengakuan demokrasi dan hak asasi manusia yang diadopsi oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu merupakan awal yang penting bagi Indonesia untuk mewujudkan negara yang lebih demokratis dan menghargai hak asasi manusia pada masa depan.
Penghapusan larangan partai politik
Pemerintahan Orde Baru di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1967 hingga 1998 dapat dikatakan sebagai masa di mana partai politik dilarang untuk berkembang dan beroperasi di Indonesia. Sistem pemerintahan tersebut menetapkan adanya satu partai politik yang berkuasa, yaitu Partai Golongan Karya (PGK). Hal ini mengakibatkan terhambatnya keterbukaan politik, demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Setelah adanya reformasi tahun 1998, larangan partai politik dicabut sehingga memungkinkan untuk adanya partai politik lain yang dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil dengan partisipasi berbagai partai politik yang mencerminkan pluralisme dan keterbukaan politik di Indonesia.
Berkat penghapusan larangan partai politik ini, masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan dalam hal pemilihan perwakilan mereka di dalam pemerintahan. Partai politik dapat berkembang dan bersaing secara sehat dalam proses demokrasi. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam memilih partai politik yang terbaik sesuai dengan pandangan dan kepentingan masing-masing individu.
Partai politik yang terdiri dari berbagai macam ideologi dan agenda politik, tentunya memerlukan pemilih yang cerdas dan kritis dalam memilih perwakilan yang akan mewakili suara mereka. Pada tahun-tahun awal pasca reformasi, pemilihan umum yang dilaksanakan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pemilih yang kurang paham tentang partai politik. Hal ini disebabkan oleh adanya begitu banyak partai politik yang bermunculan dengan agenda politik yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum.
Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemilih untuk secara kritis mengevaluasi dan memilih partai politik atau perwakilan yang mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat. Penghapusan larangan partai politik bukan hanya memungkinkan adanya persaingan sehat dalam proses demokrasi, tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk lebih partisipatif dalam proses politik dengan menjadi warga negara yang aktif, cerdas dan kritis saat mengambil keputusan dalam memilih perwakilan mereka.
Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi Pemerintah
Orde Baru adalah zaman kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Pemerintahan Soeharto ditandai dengan banyak hal yang kontroversial di Indonesia, termasuk kontrol terhadap media, penanganan buruk terhadap hak asasi manusia, dan korupsi sistemik. Sejak reformasi, Indonesia berkembang menjadi negara demokratis yang lebih terbuka dan transparan. Inilah yang menjadikan tema keterbukaan dan transparansi pemerintah menjadi sangat penting bagi Indonesia. Berikut ini akan kami jelaskan dalam artikel ini beberapa ciri-ciri pemerintahan yang berkaitan dengan keterbukaan dan transparansi pemerintah.
1. Freedom of the Press
Salah satu indikator penting dari keterbukaan pemerintah adalah kebebasan media. Sebelum reformasi, kebebasan pers di Indonesia sangat terbatas dan dilakukan oleh pihak yang mengontrol pemerintahan Soeharto. Tetapi reformasi telah membawa perubahan signifikan, dan sekarang pers Indonesia memiliki kebebasan yang besar untuk meliput berita tanpa takut akan penindasan atau ancaman. Kegiatan jurnalistik di Indonesia saat ini semakin berkembang dengan banyak media online dan print yang ada di Indonesia.
2. Information Disclosure
Pengungkapan informasi merupakan aspek penting dari transparansi pemerintah di Indonesia. Reformasi telah membuat pengungkapan informasi menjadi lebih mudah dan terbuka. Sejak 2008 , Indonesia telah menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik, memberi hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari pemerintah. Namun demikian, masih ada kendala dalam implementasi undang-undang ini di beberapa departemen dan kementerian pemerintah, dan masih banyak rintangan untuk mengakses informasi penting dari pemerintah.
3. Public participation
Pemerintahan Orde Baru termasuk negara otoriter dan jarang memperdulikan aspirasi masyarakat. Reformasi membawa dampak positif dengan memberikan partisipasi publik lebih besar dalam mengambil keputusan pemerintahan. Indonesia telah mengadopsi berbagai bentuk partisipasi publik dalam berbagai sektor, seperti anggaran partisipatif, pemilihan bupati atau gubernur langsung, dan konsultasi publik dalam hal kebijakan dan strategi pembangunan nasional.
4. Anti-Corruption Measures
Korupsi merupakan masalah besar di Indonesia dan menjadi masalah yang sulit dihilangkan dalam sistem pemerintahan. Namun, pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya menangani lembaga dan praktik yang memungkinkan korupsi terjadi. Sejumlah kebijakan dibuat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Beberapa langkah anti-korupsi yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga seperti KPK dan membuat Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.
5. Open Data
Open data merupakan penggunaan teknologi modern untuk memperbaiki transparansi pemerintah. Indonesia telah mengadopsi program data terbuka untuk memfasilitasi penggunaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi publik. Program data terbuka Indonesia dapat membantu mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan data terbuka yang transparan, masyarakat bisa mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan isu yang sedang hangat dan tanpa harus mengajukan permintaan informasi lewat KIP atau lembaga negara lainnya.
Berdasarkan uraian diatas, kita bisa melihat perubahan yang cukup signifikan dalam hal keterbukaan dan transparansi pemerintah di Indonesia. Meski demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam perjuangan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Sebagai masyarakat, kita juga harus bersama-sama mengawasi pemerintah agar keterbukaan dan transparansi tetap menjadi nilai yang terjaga di dalam tata kelola pemerintah kita.
Mas Umrah: Keberangkatan Spiritual yang Penuh Makna
Cara Mudah Login Instagram di Indonesia
Arti Njanur Gunung Yang Tersembunyi dan Misterius
