kabinetrakyat.comIta Khoiriyah atau bisa dipanggil Tata, mantan pegawai KPK melalui akun Twitternya @tatakhoiriyah buka suara terkait isu dugaan kebocoran data intel Badan Intelegen Negara ( BIN ).

Melalui cuitannya pada Kamis, 8 September lalu, Tata justru meminta hacker untuk membobolkan data terkait Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ).

“Mas-mas Hacker, bisa minta tolong bobolin data TWK kami bisa g? Kata KPK dan Majlis Informasi Pusat, hasil TWK kami ini data intelijen yang rahasia lho. Soalnya terkait dengan keamanan negara. Please, mas hacker,” tulis Tata.

Untuk diketahui, Tata dan 56 orang pegawai KPK dipecat setelah dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan pada 2021 lalu.

Adapun TWK adalah tes yang dilakukan seluruh pegawai KPK sebagai syarat alih status dari pegawai ke Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasil TWK sempat menjadi polemik lantaran pegawai yang tak lolos dinilai punya rekam jejak yang baik. Salah satu yang tak lolos adalah penyidik KPK senior Novel Baswedan.

“Upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan,” kata Novel pada 2021 lalu, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi juga mengatakan, bahwa alih status melalui TWK tidak bisa jadi alasan memecat mereka.

Ia menjelaskan, pemecatan pegawai KPK harusnya berdasarkan pada Undang-undang.

Sedangkan, menurut UU, pegawai KPK hanya bisa diberhentikan karena beberapa hal, yakni melanggar kode etik berat, melakukan tindak pidana, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

Namun, pada nyatanya, hasil tersebut jadi alasan untuk menonaktifkan pegawai yang tak lulus.

“Itu SK tentang hasil asesmen TWK , bukan pemberhentian tetapi isinya justru meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggung jawab (nonjob). Menurut saya itu adalah tindakan Ketua KPK yang sewenang-wenang,” kata Novel.

Tata Khoiriyah sendiri bersama 11 pegawai yang tidak lolos TWK sempat mengajukan transparansi hasil penilaian TWK ke Komisi Informasi Pusat (KIP)

Namun, pengajuan tersebut ditolak oleh KIP. Majelis komisioner KIP memutuskan informasi yang menjadi sengketa tidak dalam penguasaan termohon ( KPK ).***