kabinetrakyat.com – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan kelanjutan wacana pembentukan panitia kerja ( Panja ) untuk menindaklanjuti laporan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Sebelumnya, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih berlangsung tegang saat pemaparan materi tahapan verifikasi pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024.

“Kemarin kita mendapatkan laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Pemilu Bersih terkait dugaan penyimpangan dalam tahapan verifikasi parpol di Pemilu,” kata Doli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 6 Februari 2023.

Akan tetapi, Doli menyatakan, Komisi II sepakat menunda pembentukan Panja lantaran pihak Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih sudah memasukkan laporan dugaan kecurangan tersebut dalam laporannya ke DKPP.

“Nah, jadi waktu itu kami juga bahas dalam rapat internal secara terbatas, menindaklanjuti terhadap pihak terkait. Dan karena memang koalisi itu juga memasukkan ke DKPP karena memang kemudian ada juga pelanggaran kode etik, kami juga menunggu sekarang,” sebutnya.

“Jadi kami sepakat panja itu ada atau tidak itu tergantung sejauh mana DKPP memproses laporan itu,” sebutnya.

Sebelumnya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, menunjukkan sebuah pesan singkat berisi perintah Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, kepada KPU Provinsi untuk meloloskan verifikasi parpol.

Lebih khusus lagi, mantan anggota KPU RI 2012-2017 itu membahas dugaan pelanggaran pada bagian verifikasi faktual

Namun, ketika materi tersebut belum selesai dipaparkan, tiba-tiba Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menginterupsi. Dia meminta agar rapat digelar tertutup.

“Saya kira rapat ini kita alihkan dari yang terbuka jadinya tertutup saja,” ujar Doli pada 11 Januari 2023.***