Sebanyak 3.000 sertifikat tanah tersebut terdiri atas 1.500 sertifikat Kabupaten Sidoarjo, 500 sertifikat Kabupaten Malang, 500 sertifikat Kota Malang, dan 500 sertifikat Kabupaten Gresik.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan saat ini ada 19,19 juta bidang tanah yang harus memiliki sertifikat di Jawa Timur. Namun, hanya 12,6 juta bidang yang bersertifikat.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Diharapkan pembagian sertifikat tanah ini dapat meningkatkan stimulus ekonomi masyarakat karena sertifikat tanah dapat menjadi kepastian hukum atas aset yang dimiliki oleh masyarakat,” kata Hadi dalam tayangan Headline News di Metro TV, Senin, 22 Agustus 2022.
Selanjutnya, Presiden Jokowi memerintahkan Kepala BPN untuk terus menerbitkan sertifikat tanah. Dan penerbitannya diminta bertambah setiap tahunnya.
“Sebelumnya, setahun BPN hanya (menerbitkan) 500 ribu sertifikat di seluruh Indonesia. Padahal, yang harus disertifikatkan itu ada 126 juta. Yang sudah (disertifikatkan) saat itu 46 juta. Berarti masih kurang 80 juta. Artinya, Bapak dan Ibu harus menunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat,” kata Jokowi.
Baca: Presiden Luncurkan Food Estate hingga Serahkan Sertifikat Tanah
Menurutnya, pembagian sertifikat tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, namun juga bisa memberantas mafia tanah dan mencegah konflik agraria antarmasyarakat maupun pemerintah. Presiden juga menekankan bahwa sertifikat tanah ini bisa dijadikan permodalan di bank untuk kepentingan produktif.
Kedatangan Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimuljono, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarj. (Tamara Pramesti Adha Cahyani)
(UWA)
