Asal Usul Nama Kabinet Djuanda
Di Indonesia, nama Kabinet Djuanda juga dikenal dengan sebutan Zaken Kabinet. Nama tersebut berasal dari nama Perdana Menteri Indonesia pada masa itu, yaitu Djuanda Kartawidjaja. Kabinet Djuanda adalah kabinet Indonesia yang berkuasa pada masa 1957-1963.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai asal usul nama Kabinet Djuanda, kita perlu mengetahui latar belakang sejarah Indonesia pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka, politik di Indonesia masih mempertahankan pola Belanda dengan sistem parlementer. Pada masa itu, Presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan dipimpin oleh Perdana Menteri.
Namun seiring berjalannya waktu, pada masa pemerintahan Soekarno, terjadi pergeseran sistem politik dari parlementer menjadi presidensil. Sistem politik ini memberikan kekuasaan yang lebih besar pada Presiden. Pemerintahan Soekarno menjadi sangat kaku dan otoriter, terutama setelah diterbitkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Kondisi politik yang membeku ini membuat beberapa tokoh politik Indonesia khawatir akan kehancuran Republik Indonesia.
Maka dari itu, pada awal tahun 1961, beberapa politisi dan pejabat pemerintahan Indonesia sepakat untuk membentuk pemerintahan ‘kerja’ yang bertujuan untuk melaksanakan program-program pembangunan nasional dan pada akhirnya untuk mengembalikan kondisi politik ke sistem demokrasi parlementer. Keinginan ini akhirnya terwujud pada 7 Maret 1962, ketika Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Kabinet Djuanda.
Kabinet Djuanda dikenal dengan sebutan ‘Zaken Kabinet’, karena dalam bahasa Belanda, ‘zaken’ berarti ‘urusan’, ‘pemerintahan’, atau ‘departemen’. Keunikan dalam pemerintahan ini adalah setiap kementerian dan pihak yang terkait dengan pemerintahan dimasukkan ke dalam lingkup ‘urusan’ yang sama. Kabinet Djuanda sendiri terdiri dari 19 kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Nasution.
Kabinet ini sangat singkat masa pemerintahannya, hanya berkuasa selama 1 tahun 10 bulan saja, tepatnya dari Maret 1962 hingga Januari 1963. Namun selama pemerintahan ini, banyak pembangunan yang dilakukan. Beberapa di antaranya adalah pembangunan jalan tol pertama di Indonesia, yaitu Jalan Tol Jagorawi, dan pembangunan Bendungan Ir. H. Djuanda di Jawa Barat.
Demikianlah asal usul nama Kabinet Djuanda atau Zaken Kabinet. Kabinet ini mungkin singkat masa pemerintahannya, namun program-program pembangunan yang dilakukan tetap menginspirasi sampai saat ini.
Kabinet Djuanda dan Sisa-sisa Kolonialisme
Kabinet Djuanda disebut juga sebagai Zaken Kabinet dibentuk pada tahun 1957 oleh perdana menteri Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Kabinet ini memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Indonesia pada saat itu seperti masalah ekonomi, sosial, sampai pada masalah politik. Tak heran jika kabinet ini begitu dihargai oleh masyarakat Indonesia karena berhasil menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia pada saat itu.
Namun, ketika membicarakan Kabinet Djuanda, kita juga harus membicarakan sisa-sisa kolonialisme di Indonesia. Kabinet ini dibentuk pada saat-saat awal pembentukan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan mandiri. Namun, di balik itu semua, masih banyak sisa-sisa kolonialisme yang menyertainya. Hal ini terlihat dari kebijakan dan tindakan Kabinet Djuanda yang masih memiliki pengaruh Eropa yang cukup kuat.
Seperti yang dikatakan oleh para ahli sejarah, kebijakan ekonomi Kabinet Djuanda justru sangat berpihak pada Eropa. Kabinet ini memberi banyak kesempatan kepada perusahaan-perusahaan Eropa untuk masuk ke Indonesia dengan mudah. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut mampu mendapatkan keuntungan yang besar dari eksploitasi hasil alam di Indonesia.
Tidak hanya itu, Kabinet Djuanda juga terkesan sangat mengagungkan budaya Belanda. Contohnya adalah penggunaan bahasa Belanda pada saat Kabinet Djuanda menyusun berbagai peraturan dan undang-undang. Hal tersebut mencerminkan keinginan Kabinet Djuanda untuk melanjutkan kebiasaan kolonial yang ada sejak masa penjajahan.
Kebijakan Kabinet Djuanda pada masa itu masih terlihat sangat terbatas dan belum menunjukkan bentuk keberpihakan yang jelas pada rakyat Indonesia. Sejatinya, masyarakat Indonesia berharap kabinet tersebut akan mendorong kemajuan bangsa dan negara Indonesia sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Namun, hal tersebut tidak terjadi dan sisa-sisa kolonialisme masih sangat terlihat dalam kebijakan dan tindakan Kabinet Djuanda.
Meskipun memiliki sisa-sisa kolonialisme, namun Kabinet Djuanda tetap memiliki kontribusinya dalam sejarah Indonesia. Kabinet ini telah memimpin Indonesia pada saat yang sangat sulit, dan berhasil menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui pada saat itu. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat mengambil hikmah dari pengalaman Kabinet Djuanda dan tidak ada salahnya untuk mencontoh cara kerjanya dalam memimpin negara. Kita harus mempertahankan semangat nasionalisme dan mengusahakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia lebih baik ke depannya.
Misi Kabinet Djuanda dalam Meningkatkan Nasionalisme Indonesia
Sebagai kabinet yang bertugas untuk memimpin Indonesia, kabinet Djuanda memiliki misi besar dalam meningkatkan nasionalisme Indonesia. Berdasarkan Piagam Jakarta, misi tersebut bertujuan untuk membentuk bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur.
Dalam hal ini, kabinet Djuanda memiliki tugas untuk menyelesaikan beberapa permasalahan nasional yang masih menjadi PR besar bagi Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas politik dan ekonomi, serta menjaga keamanan dan kedaulatan negara merupakan beberapa di antara misi kabinet Djuanda.
1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu cara meningkatkan nasionalisme Indonesia adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemimpin, kabinet Djuanda harus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan terpenuhi dengan baik.
Dalam hal ini, kabinet Djuanda mengusung program nasional pembangunan seperti program pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan juga program pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh
2. Meningkatkan Stabilitas Politik dan Ekonomi
Selain merangkul seluruh masyarakat Indonesia melalui program-program nasional, kabinet Djuanda juga memiliki tugas penting dalam meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia memerlukan stabilitas yang kuat dalam segala aspek.
Untuk mencapai hal ini, kabinet Djuanda mengusung program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengoptimalkan perekonomian nasional. Sejumlah program yang digulirkan seperti industrialisasi, program reformasi agraria, dan juga upaya mengembangkan pariwisata di Indonesia.
3. Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara
Selain mengoptimalkan kesejahteraan dan stabilitas, kabinet Djuanda juga memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan keamanan yang tangguh untuk menjaga keutuhan wilayahnya.
Dalam hal ini, kabinet Djuanda memiliki program-program untuk meningkatkan keamanan nasional seperti peningkatan militer, pengembangan infrastruktur di wilayah perbatasan, serta upaya penguatan diplomasi dengan negara-negara lain.
Secara keseluruhan, misi kabinet Djuanda dalam meningkatkan nasionalisme Indonesia sangat penting. Kabinet ini berperan dalam menjaga keutuhan bangsa serta memajukan Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, sebaiknya kita mendukung program-program nasional yang digulirkan oleh kabinet Djuanda. Dengan begitu, ke depannya Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan bersaing dengan negara lain di dunia.
Kabinet Djuanda dalam Perspektif Sejarah Indonesia
Kabinet Djuanda disebut juga dengan Zaken Kabinet merupakan salah satu kabinet pada masa Orde Lama di Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Djunaedi Hadisumarto atau yang lebih dikenal dengan nama Djuanda, yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode 1957-1959. Kabinet Djuanda juga dikenal dengan sebutan kabinet reformasi agraria, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan agraria pada saat itu.
Kabinet Djuanda didirikan pada 2 November 1957 setelah Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Djuanda terdiri dari para tokoh nasional yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Beberapa tokoh yang tergabung dalam kabinet ini antara lain DR Suharto, Ali Sastroamidjojo, Chaerul Saleh, dan Soemitro Djojohadikusumo.
Dalam sejarah Indonesia, Kabinet Djuanda menjadi kabinet yang memiliki peran penting dalam proses konsolidasi dan pembangunan nasional. Kabinet ini juga mampu membawa perubahan signifikan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.
1. Bidang Politik
Kabinet Djuanda berhasil mengatasi berbagai masalah politik yang terjadi pada masa itu, seperti pemberontakan RMS di Sulawesi Selatan dan PRRI/Permesta di Sulawesi Utara. Selain itu, Kabinet Djuanda juga mengintensifkan program nasionalisasi dan rancangan Undang-Undang Dasar baru, yang diharapkan bisa mengatasi berbagai permasalahan politik di Indonesia.
2. Bidang Ekonomi
Selama pemerintahan Kabinet Djuanda, Indonesia melaksanakan politik ekonomi nasionalis yang menitikberatkan pada pengembangan sektor pertanian dan industri nasional. Kabinet Djuanda juga mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan sebagian besar hak atas tanah kepada mereka.
3. Bidang Sosial Budaya
Kabinet Djuanda juga memiliki kebijakan dalam bidang sosial budaya, seperti memperbaiki sistem pendidikan nasional, membentuk Gerakan Pemberantasan Buta Aksara (GPBA), dan memberikan subsidi dalam bentuk beras untuk masyarakat miskin.
4. Kemerosotan Kabinet Djuanda
Meski memiliki banyak prestasi dan keberhasilan, Kabinet Djuanda tidak mampu bertahan lama. Hal ini dikarenakan adanya konflik dalam kabinet yang menyebabkan kabinet tersebut mengalami kegagalan dalam beberapa program pembangunan. Sebagai contoh, pada saat itu terjadi konflik antara Djuanda dan Ali Sastroamidjojo mengenai kebijakan di sektor ekonomi, yang kemudian berakibat pada perceraian politik di antara mereka dan akhirnya Djuanda demisioner pada 28 Juli 1959. Kejadian tersebut kemudian diikuti dengan pengunduran diri seluruh anggota kabinet dan dibentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap pada 12 Agustus 1959.
Selain itu, kemunduran Kabinet Djuanda juga disebabkan oleh adanya tekanan dari Amerika Serikat yang tidak setuju dengan kebijakan Indonesia yang cenderung bersifat nasionalis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini kemudian memicu adanya gelombang pembangkangan terhadap pemerintah Indonesia pada masa itu, yang akhirnya membuat Kabinet Djuanda tidak mampu bergerak lebih jauh untuk memperbaiki situasi politik dan ekonomi Indonesia.
Secara keseluruhan, meski memiliki keberhasilan dan prestasi yang cukup signifikan, Kabinet Djuanda tetap berakhir dalam kegagalan. Namun, meskipun Kabinet Djuanda hanya berdiri selama 2 tahun, kontribusinya dalam proses pembangunan dan konsolidasi nasional tetap tidak dapat diabaikan.
Peninggalan Kabinet Djuanda yang Mempengaruhi Masa Depan Indonesia
Kabinet Djuanda disebut juga Zaken Kabinet karena merupakan kabinet pertama yang terdiri dari para menteri yang memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Kabinet ini bertugas memimpin Indonesia dalam masa transisi negara dari bentuk federal menjadi negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meski hanya membawahi pemerintahan RI kurang dari setahun, Kabinet Djuanda masih mempunyai pengaruh bahkan beberapa pemikiran yang menjadi legacy dari kabinet ini terbukti membuat dampak positif bagi negara kita.
Mempertahankan Kedaulatan Negara
Dalam karya tulisnya, “Negara dan Kekuasaan” yang diterbitkan pada tahun 1958, Djuanda berpendapat bahwa kedaulatan Negara adalah hal yang sangat penting dan harus dijaga oleh setiap penghuninya. Djuanda memperjuangkan perjuangan pembelaan kemerdekaan Indonesia dari belanda dengan mempertahankan wilayah Indonesia yang dikenal dengan Perjuangan Kebun Pala. Perjuangan ini dipelopori oleh Letnan Kolonel Barlian dengan merebut kembali Kebun Pala dari Belanda. Perjuangan tersebut menjadi salah satu simbol dalam mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia.
Kebijakan Desentralisasi bagi Kemajuan Indonesia
Terdapat kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Kabinet Djuanda, yakni kebijakan desentralisasi yang mengharuskan pembangunan Indonesia didasarkan pada kebutuhan daerah masing-masing. Kebijakan desentralisasi ini membagi Indonesia menjadi beberapa wilayah administrasi yang pengambilan kebijakannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Kebijakan ini berhasil mendekatkan pemerintah dengan rakyat, memberi kemudahan dalam memberikan kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan meratakan pembangunan di Indonesia. Dorongan yang sangat kuat untuk melakukan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat dan menyejahterakan rakyat Indonesia.
Rencana Pembentukan Bank Negara Indonesia sebagai Penyeimbang Perekonomian
Rencana Djuanda yang cukup penting adalah pendirian Bank Negara Indonesia sebagai penyeimbang dan pengendali pergerakan perdagangan keuangan domestik. Dari rencana ini lahir ide untuk membiayai pembangunan melalui Bank Negara Indonesia. Walaupun ide ini tidak sempat terealisasi namun hasil konsep tersebut menjadi cikal bakal lahirnya beberapa bank-bank nasional seperti Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia diwujudkan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas peredaran uang dan kebijakan moneter di Indonesia.
Pembentukan Dewan Nasional Untuk Menjaga Keutuhan Negara
Untuk menyatukan suku-suku yang ada di Indonesia, Kabinet Djuanda mengeluarkan dekrit pembentukan Dewan Nasional Indonesia pada 23 Oktober 1960. Dewan Nasional dibentuk agar semua suku dapat diajak berpartisipasi di dalam proses pembangunan Indonesia dan membangun semangat menjaga keutuhan Negara. Akan tetapi, Dekrit Presiden tersebut dibubarkan oleh Soeharto setelah ia berhasil melengserkan Soekarno sehingga Dewan Nasional tidak pernah terwujudkan.
Kesimpulan
Dari beberapa rencana dan kebijakan yang dihasilkan oleh Kabinet Djuanda tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh dan dampak dari kabinet ini sangat berpengaruh dalam memajukan Indonesia. Pembangunan secara merata, pemantapan kedaulatan Negara, dan peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah beberapa dampak positif dari kebijakan yang diterapkan oleh Kabinet Djuanda. Walaupun Kabinet Djuanda hanya berjalan kurang dari setahun, namun kabinet tersebut memberikan kontribusi penting bagi Indonesia terutama pada masa-masa transisi negara Indonesia dari bentuk federal menjadi negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Terjunkan Tagana, Kemensos Bikin Dapur Umum untuk Para Pengungsi Kebakaran Plumpang
Sefrigraphy Berjuang Lewat Lensa, Ungkap Pentingnya Foto Produk yang Bagus untuk UMKM
Jateng Dikepung Problem Lingkungan, Ganjar Justru Terima Penghargaan
