Kebijakan Pembelian Elpiji Subsidi dengan KTP-Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru terkait pembelian elpiji berisi 3 kilogram dengan meminta masyarakat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) mulai tanggal 1 Januari 2024, berdasarkan Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran, khususnya untuk warga yang tidak mampu.

Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, menyatakan bahwa kota tersebut masih melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pendataan diperlukan untuk dimasukkan ke dalam basis data Kementerian Sosial sehingga hanya warga yang terdata yang dapat membeli elpiji bersubsidi.

Dalam konteks ini, Afzan Arslan Djunaid juga mengungkapkan bahwa ketersediaan elpiji bersubsidi (gas melon) di Pekalongan masih aman dan tersedia, meskipun beberapa daerah lain mengalami kelangkaan stok. Dinas terkait telah melakukan monitoring untuk memastikan stok dan pasokan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Afzan Arslan Djunaid menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah untuk mendukung transformasi pendistribusian elpiji bersubsidi agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi warga yang membutuhkan. Pemerintah berharap dengan penggunaan KTP dan KK, distribusi elpiji bersubsidi dapat lebih terkontrol dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang seharusnya tidak berhak mendapatkannya.

Meskipun kebijakan ini masih dalam tahap evaluasi di Pekalongan, namun pemerintah setempat telah memastikan bahwa ketersediaan elpiji bersubsidi tetap terjaga dengan baik. Monitoring yang dilakukan oleh dinas terkait menjadi langkah proaktif untuk mengantisipasi kelangkaan stok yang terjadi di beberapa daerah lain. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan energi bahan bakar yang esensial bagi masyarakat.

Penggunaan KTP dan KK sebagai syarat pembelian elpiji bersubsidi diharapkan dapat membantu membangun database yang lebih akurat dan terpercaya terkait penerima manfaat subsidi. Hal ini menjadi penting agar program subsidi elpiji benar-benar dapat menjangkau mereka yang membutuhkan bantuan ekonomi dalam hal pengadaan energi memasak.

Selain itu, kebijakan ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam program subsidi elpiji. Dengan adanya data yang lebih akurat, pemerintah dapat melibatkan pihak-pihak terkait secara lebih efektif, termasuk lembaga keuangan dan masyarakat, dalam memastikan bahwa subsidi elpiji benar-benar bermanfaat dan berdampak positif pada kehidupan sehari-hari warga.

Diharapkan kebijakan ini nantinya dapat menjadi model yang dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia, sehingga distribusi elpiji bersubsidi dapat menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.