kabinetrakyat.com – Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Prof Muradi mempertanyakan urgensi dari rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang ingin melengkapi Markas Komando Daerah Militer (Kodam) di semua provinsi di Indonesia.

Muradi menilai tidak ada urgensi yang mengharuskan pembentukan Kodam di semua provinsi.

“Saya sih enggak lihat urgensinya malah. Makanya kemudian itu agak aneh,” ujar Muradi saat dihubungi, Minggu (12/2/2023).

“Kenapa? Karena Kodam ini kan katakan militer. Militer kan mulai mundur sebaran, dia fokus kepada penataan negara dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kemudian dibangun (Kodam) di 37 provinsi itu, urgensinya justru saya belum lihat,” sambungnya.

Muradi menjelaskan, penambahan Kodam sebenarnya bisa-bisa saja dilakukan.

Hanya, seharusnya, pembentukan Kodam itu dilakukan di wilayah yang memiliki karakteristik ancaman tinggi, misalnya seperti Papua.

Atau, kata Muradi, Kodam juga bisa dibentuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena berbatasan dengan Timor Leste.

“Itu oke lah, memungkinkan. Atau di Kalimantan misalnya yang memang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Atau misalnya di NTT,” kata Muradi.

Menurut Muradi, selain di daerah yang dia sebut di atas, tidak perlu lagi ada pembentukan Kodam.

Sebab, pada dasarnya, pengamanan wilayah berada di bawah tanggung jawab kepolisian, bukan TNI.

Terlebih, metode perang yang saat ini berlaku sudah berubah menjadi perang siber.

“Kalaupun kemudiam dipaksakan, sekarang pertanyaannya adalah mereka akan seperti apa? Apakah akan kembali ke mode lama dengan perkuat teritorial? Sementara perangnya sudah berubah bergeser dari perang konservatif, normatif, bergeser yang mengarah pada kekuatan yang siber, dan sebagainya. Ancamannya sudah berbeda. Jadi kalaupun kemudian dipaksakan, ya untuk apa?” tukasnya.

Muradi menilai bahwa total Kodam yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup.

Sebab, pembentukan Kodam juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi jika di daerah yang akan dibentuk Kodam ini tidak terlihat jelas bentuk ancamannya.

Akan tetapi, dirinya menyarankan agar Kodam bisa ditambah di wilayah Papua dan wilayah yang berbatasan dengan negara asing.

“Atau misalnya kalau perlu bangun Kodam baru di provinsi Papua mungkin sekali. Karena ancaman separatisme KKB dan berbatasan dengan wilayah. Saya memang menginginkan perkuatan di Papua. Papua ini kan polanya sudah berubah pola penanganan OPM-nya. Kemudian juga ada pemekaran wilayah,” jelas Muradi.

Sementara itu, kata dia, jika pada akhirnya pemerintah tetap kekeuh membentuk Kodam di seluruh provinsi, maka dibutuhkan kajian yang serius.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, pendirian Kodam akan direalisasikan.

Termasuk, untuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.

“Kan (keseluruhan) ada 38 provinsi. (Jumlah) Kodam sekarang 15. Ini sama ada mungkin (untuk) provinsi baru ya,” ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (11/2/2023).

Ke-15 Kodam yang saat ini sudah ada, antara lain Kodam I/Bukit Barisan, Kodam II/Sriwijaya, Kodam III/Siliwangi, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam IX/Udayana, dan Kodam XII/Tanjungpura.

Kemudian, Kodam XIII/Merdeka, Kodam XIV/Hasanudin, Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Cenderawasih, Kodam XVIII/Kasuari, Kodam Jayakarta, dan Kodam Iskandar Muda.

Merujuk dari jumlah tersebut, maka akan ada 23 Kodam lagi yang akan dibentuk untuk melengkapi di 38 provinsi.

Prabowo mengungkapkan, rencana pendirian markas Kodam di seluruh provinsi masih terus dimatangkan.

Menurutnya, realisasi rencana tersebut akan dimulai secara bertahap.

“Kita godok terus. Insya Allah kita mulai sedikit-sedikit,” kata Prabowo.

Prabowo lantas menjelaskan mengapa harus ada Kodam di setiap provinsi.

Ia mengungkapkan, sistem pertahanan Indonesia menitikberatkan pertahanan bersama dan rakyat semesta.

Oleh karena itu, harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

“Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan. Sama polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda,” ujar Prabowo.

“Dan sekarang kita tiap provinsi kita tingkatkan menjadi Kodam. Sekarang sudah ada Korem-Korem. Itu rencana kita,” katanya lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.