kabinetrakyat.com – Para kepala desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengeluh kepada Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh terkait dengan data penerima bantuan sosial BLT BBM yang tidak sinkron dengan di lapangan.

“Data bantuan sosial terkait kenaikan harga BBM ini bagaimana? Banyak protes dari masyarakat. Lagi pula, itu data dari pusat, kami di desa tidak tahu-menahu tentang data penerima bansos,” kata Kepala Desa Gintungkerta M Tabrani, saat dialog dengan Wabup dalam kegiatan Gebyar Paten Karawang, Kamis.

Ia berharap agar data penerima bansos atau BLT BBM tersebut diperbaiki, agar bantuannya bisa tepat sasaran, kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kepala Desa Duren, Abdul Halim mengatakan setiap ada program pemerintah terkait dengan bantuan sosial, persoalan data penerima hampir selalu menjadi persoalan. Termasuk dalam penyaluran bansos pasca-kenaikan harga BBM kali ini.

“Ada ketidakcocokan data dengan di lapangan. Artinya, selalu ada masyarakat yang berkategori mampu tapi tetap menerima bantuan. Sedangkan yang benar-benar keluarga miskin tidak ada dalam data,” katanya.

Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan kalau data penerima bansos itu bersumber dari data Kemensos, karena itu adalah program pemerintah pusat.

Ia menyampaikan, jika data penerima bansos atau BLT BBM dianggap tidak cocok dengan di lapangan, itu bisa dilakukan dengan perumusan data lagi bersama Dinas Sosial Karawang, selanjutnya disampaikan ke Kemensos.

Asisten Daerah I Pemkab Karawang, Ahmad Hidayat menyarankan agar para kepala desa bisa mengajukan perubahan data penerima bansos atau BLT BBM ke Kemensos melalui Dinas Sosial Karawang.

“Datanya itu dari Kemensos, karena itu adalah program pemerintah pusat. Lagi pula, ini adalah program darurat atau pengalihan subsidi atas kenaikan harga BBM. Kalau memang datanya dianggap tidak sinkron, silakan ajukan perubahan data,” kata dia.

Sementara itu, sesuai dengan data yang diterima Kantor Pos sebagai penyalur BLT BBM, jumlah penerima BLT BBM di Karawang mencapai 153.331 orang. Data itu bersumber dari Kemensos.*