Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dilema Utang

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dilema Utang: Infrastruktur atau Pengeluaran Dinas?

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi dilema besar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan sampah dan pembenahan jalan. Rencana ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama dalam hal pengambilan utang. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, mengungkapkan bahwa keputusan untuk berutang perlu dikaji lebih mendalam.

Ia menyatakan bahwa pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah utang ini benar-benar diperlukan atau tidak. Masalah ini menjadi semakin rumit mengingat kewenangan pengelolaan sampah berada di tangan kabupaten atau kota.

Keputusan yang Harus Dibuat

Menurut Huda Tri Yudiana, pengambilan utang ini masih memerlukan konsolidasi antara DPRD DIY dan Pemerintah DIY. Dia berpikir bahwa sebelum memutuskan untuk berutang, harus dipertimbangkan dengan cermat. “Apakah kita tidak bisa mengatur dana sebesar Rp 6 triliun ini tanpa berutang?” ujarnya.

Huda Tri Yudiana juga menyarankan agar daripada berutang ke bank, lebih baik mengurangi perjalanan dinas, terutama perjalanan dinas ke luar negeri. Menurutnya, jika anggaran perjalanan dinas ke luar negeri ini dikurangi, itu bisa memberikan efek langsung kepada masyarakat.

Fokus pada Racionalisasi

Menurut Huda Tri Yudiana, tugas DPRD adalah melakukan rasionalisasi rencana yang diajukan oleh eksekutif. Dalam pandangannya, langkah berikutnya adalah merencanakan dengan lebih bijak. Bukan hanya perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah DIY, tetapi juga perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh DPRD DIY harus dapat dialokasikan untuk pengelolaan sampah. “Cek-cek itu perjalanan dinas termasuk juga perjalanan DPRD DIY. Daripada kita ngutang, kita hilangkan saja kunjungan luar negeri DPRD. Saya rasa itu adalah tindakan yang bijak,” ucapnya.

Mengurangi Pengeluaran yang Tidak Perlu

Selain mengurangi perjalanan dinas, Huda Tri Yudiana juga berpendapat bahwa Pemerintah DIY bisa menutup kebutuhan anggaran dengan mengurangi belanja yang dianggap tidak penting. Ia menyarankan untuk mengurangi belanja-belanja yang kurang penting dengan lebih efisien. Dengan demikian, bisa mencari sumber dana Rp 100 miliar dari total anggaran Rp 6 triliun yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur ini. Opsi ini perlu dipertimbangkan dengan serius sebagai alternatif untuk menghindari berutang.

Konteks Keseluruhan

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah sampah. Informasi terbaru mengungkapkan bahwa Pemerintah DIY akan berutang sebesar Rp 116 miliar untuk pengelolaan sampah. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, menjelaskan bahwa kondisi fiskal DIY saat ini tergolong rendah.

Namun, masih banyak program yang harus segera diakselerasi, termasuk penanganan sampah dan perbaikan jalan. “Tentu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD DIY,” kata Beny Suharsono. Total anggaran yang diajukan untuk rencana ini adalah sebesar Rp 116 miliar.

Kesimpulan

Keputusan Pemerintah DIY untuk berutang sebesar Rp 116 miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti pengelolaan sampah dan jalan memang memunculkan berbagai pertanyaan. Dalam situasi di mana sumber daya finansial terbatas, rasionalisasi pengeluaran dan alternatif pengumpulan dana tanpa berutang menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan.

Pengurangan perjalanan dinas dan pengurangan belanja yang tidak penting adalah dua langkah yang bisa dipertimbangkan secara serius. Pemerintah DIY perlu memastikan bahwa langkah yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Baca juga

Pos terkait