kabinetrakyat.com – Partai Kebangkitan Nusantara ( PKN ) mengakui bahwa masih ada kesulitan menuju pendaftaran calon anggota legislatif (caleg), terkhusus pemenuhan caleg di tingkat kabupaten/kota hingga nasional 100 persen.

“Untuk Caleg DPR RI 580 orang, sampai hari ini baru mencapai 65-70 persen,” kata Sekretaris Jenderal PKN Sri Mulyono kepada Kompas.com, Senin (17/4/2023).

Namun demikian, Sri menyatakan bahwa partainya memiliki strategi khusus untuk memenuhi kuota caleg DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, yaitu melakukan penggemukan struktur kepengurusan menyesuaikan kebutuhan DPRD setempat.

Hal itu sesuai dengan instruksi dari Pimpinan Nasional (Pimnas) atau setara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang keluar pada Januari 2023.

“Misalnya di Kota Bekasi anggota DPRD-nya 50 orang, maka pimpinan cabang Kota Bekasi wajib menyusun kepengurusan minimal 55 orang,” ujarnya.

“Pengurus tersebut kemudian diwajibkan menjadi bacaleg (bakal calon legislatif) PKN Kota Bekasi,” tambah Sri.

Hal tersebut, kata Sri, diberlakukan di seluruh pimpinan cabang PKN di seluruh Indonesia. Sehingga, diharapkan kebutuhan kuota caleg 2024 di PKN bisa dipenuhi.

Namun demikian, strategi itu tetap belum cukup untuk memenuhi kuota caleg yang semakin mendekati waktu pendaftaran, pada 1 Mei.

Oleh karena itu, PKN meminta tambahan waktu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyusunan bacaleg.

“Kami berharap KPU memberikan tambahan waktu untuk penyusunan bacaleg karena terpotong cuti Lebaran,” harap Sri.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKN Bona Simanjuntak mengatakan, PKN sulit menjaring caleg karena masalah kapital.

Bona mengatakan, kesulitan paling utama terhadap proses penjaringan caleg adalah mengembalikan cara berpikir masyarakat bahwa seseorang harus memiliki modal politik atau kapital besar terlebih dulu, baru mendaftarkan diri sebagai caleg.

Oleh karena itu, Bona mengatakan, partainya sedang melakukan sosialisasi kepada bakal caleg bahwa hal terpenting adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan semata kapital yang besar.

“Jauh lebih penting adalah keinginan besar ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga label sebagai pejuang suara rakyat menjadi tepat untuk disematkan pada caleg tersebut,” kata Bona.

Soal biaya politik, bagi PKN bukan jadi hambatan dalam menjaring caleg. Bona mengatakan, PKN memiliki strategi untuk menekan biaya politik, yaitu dengan model gotong royong.

Misalnya, membantu tokoh masyarakat yang berpotensi meraih suara terbanyak, tetapi terkendala biaya politik. Model itu diakui Bona, diterapkan di seluruh PKN di Indonesia.

“Bahkan ada di satu provinsi mereka sudah bersepakat bersama untuk saling membantu siapa pun yang memiliki potensi jaringan suara terbanyak,” katanya.

“Kebetulan kami mengukurnya dengan bantuan teman-teman independen yang juga mendukung kami atau jaringan aktivis,” tambah Bona.

Dikutip Kompas.id, KPU segera membuka akses partai politik ke Sistem Informasi Pencalonan atau Silon sebelum masa tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif dimulai pada 1-14 Mei.

Hingga dua minggu menjelang pendaftaran tersebut, sejumlah partai baru masih kesulitan memenuhi kuota maksimal bakal calon anggota legislatif di seluruh daerah pemilihan.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan sejumlah parpol parlemen yang memiliki bakal calon berlimpah.