kabinetrakyat.com – Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) sebagai salah satu satuan pendidikan tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) tengah mempersiapkan diri untuk bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII).

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP I Nyoman Radiarta mengatakan, pihaknya sedang melakukan transformasi pendidikan dalam mencapai cita-cita besar menuju single institute, yaitu OII.

“Transformasi tersebut diluncurkan oleh Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono dengan fokus Politeknik AUP sebagai kampus utama,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Pernyataan tersebut Nyoman sampaikan pada talk show “60 Tahun Mengabdi untuk Negeri dalam Mendukung Pembangunan Perikanan Berkelanjutan”. Acara ini digelar sebagai salah satu rangkaian HUT ke-60 Politeknik AUP di Kampus Politeknik AUP, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (1/10/2022).

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melakukan beberapa program dalam pelaksanaan transformasi pendidikan.

Adapun program yang dimaksud adalah Konversi Peringkat Akreditasi dan Peningkatan Akreditasi Prodi Program Sarjana Terapan Diploma Empat (D4), Program Pascasarjana dan Institusi, serta penargetan sebagai institusi Pendidikan Tinggi Vokasi dengan peringkat unggul pada 2023.

“Hal ini sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun bersama antara pusat pendidikan dan tim Politeknik AUP. Selain itu, ada Program Percepatan Guru Besar 2022-2024. Pada 2022, telah diusulkan empat guru besar vokasi dan sudah disetujui satu guru besar vokasi,” jelas Nyoman.

Ia berharap, alumni Politeknik AUP memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan transformasi kampusnya menjadi OII, serta mendukung berbagai program prioritas BRSDM dan Kementerian KP.

Adapun kontribusi tersebut bisa dilakukan alumni secara nyata dengan berbagai hal, mulai dari menjadikan lulusan Politeknik AUP agar dapat diserap oleh para pengusaha atau wirausaha.

Kemudian, bisa juga dengan memberikan fasilitasi tempat usaha menjadi kelas industri bagi para taruna atau peserta didik atau menjadi dosen tidak tetap melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Hal lainnya yang bisa dilakukan adalah berkontribusi menjadi mentor bagi para peserta didik yang akan mengembangan diri sebagai wirausahawan di bidang kelautan dan perikanan.

Untuk diketahui, Politeknik AUP sebelumnya berdiri dengan nama Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) AUP pada 1962.

Sejak berdiri hingga sekarang, Politeknik AUP telah meluluskan 12.080 orang. Dalam lima tahun terakhir, sebanyak 1.927 orang lulusan pendidikan tinggi ini tersebar ke berbagai sektor.

Persentase lulusan Politeknik AUP dalam dunia usaha dan industri dalam negeri sekitar 64 persen, wirausaha kelautan dan perikanan 15 persen, aparatur sipil negara (ASN) 7 persen, lain-lain 9 persen, kuliah 3 persen, dan luar negeri 2 persen.

Banyak lulusan Politeknik AUP yang telah menjadi pengusaha di bidang kelautan dan perikanan, pejabat struktural dan politik, hingga bekerja di dunia usaha dan industri.

Dari fakta tersebut, semua lulusan Politeknik AUP dinilai telah ikut mengisi pembangunan kelautan dan perikanan, menyukseskan berbagai program Kementerian KP.

Alumni dapat mengisi peluang bisnis

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya Kementerian KP TB Haeru Rahayu berharap, para alumni dapat mengisi peluang bisnis dan lapangan pekerjaan dari kebijakan ekonomi biru yang diimplementasikan Kementerian KP.

“Saya berharap Politeknik AUP dapat mengevaluasi kurikulum agar sesuai dengan kebijakan ekonomi biru serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas dan kompetensi,” ujarnya sebagai alumni Politeknik AUP sekaligus narasumber pada talk show tersebut.

Sementara itu, Ketua Korps Alumni (Koral) AUP/Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yang merupakan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan bahwa pihaknya siap memberi masukan dan bersinergi dengan pemerintah, termasuk dengan Kementerian KP.

Masukan dan kolaborasi tersebut, kata dia, bertujuan untuk mengembangkan SDM dan membantu mewujudkan lima program strategi Kementerian KP dalam mengimplementasikan ekonomi biru.

“Koral AUP/STP memiliki banyak tenaga ahli di bidang tersebut,” imbuh Jeje.

Lima program strategi Kementerian KP

Sebelumnya, Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono telah menyampaikan lima program strategi Kementerian KP untuk mengimplementasikan ekonomi biru.

Pertama, memperluas wilayah konservasi dengan target 30 persen dari luas wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi.

Kedua, memberlakukan aturan penangkapan ikan secara terukur berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan.

Ketiga, menjaga daya dukung lingkungan dengan budi daya ikan yang ramah lingkungan, baik budi daya laut, pesisir maupun pedalaman untuk meningkatkan produksi perikanan di pasar ekspor dan dalam negeri.

Keempat, melakukan penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut.

Kelima, menggencarkan program Bulan Cinta Laut untuk mengatasi sampah laut.

Terkait Politeknik AUP 2022, Menteri Trenggono menyampaikan kepada para wisudawan bahwa SDM yang unggul merupakan kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru.

Oleh karena itu, ia meminta agar pendidikan tinggi kelautan dan perikanan bisa mengembangkan fleksibilitas dan inovasi pendidikan.

“Selain pendidikan vokasi, pendidikan juga harus bersifat keilmuan untuk memahami pentingnya menjaga ekologi laut dan membuat laut menjadi lebih sehat,” ujar Trenggono.

Pendidikan tinggi lingkup Kementerian KP, kata dia, harus dapat meningkatkan kualitas SDM, berintegritas, produktif, kreatif, dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam bidang kelautan dan perikanan.

Selain itu, sebut Trenggono, transformasi pendidikan kelautan dan perikanan melalui rancangan pembentukan Ocean Institute of Indonesia harus dapat merumuskan rencana aksi yang implementatif dan konkret.

“Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam program prioritas Kementerian KP dan menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan