Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa transisi energi harus dipastikan dapat berjalan adil, teratur dan terjangkau

“Indonesia telah memilih transisi energi sebagai salah satu prioritas dalam Presidensi G20, dan kita perlu memastikan bahwa transisi energi dapat berjalan dengan adil, teratur, dan terjangkau,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Menko Airlangga menuturkan Indonesia telah berkomitmen untuk dapat mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060. Melalui kepemimpinan pada G20 tahun 2022, Indonesia berperan dalam merumuskan Bali Common Principles in Accelerating Clean Energy Transitions (COMPACT) yang akan digunakan sebagai pedoman atau prinsip untuk mempromosikan dan mendukung implementasi transisi energi.

“Transisi ke sumber energi ramah lingkungan mampu menciptakan jutaan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendorong transfer teknologi sehingga membangun keterampilan tenaga kerja terutama di negara berkembang,” tuturnya.

Menurutnya, salah satu kunci utama dalam transisi energi adalah kemitraan antara sektor publik dan swasta. Selain itu, dalam memperoleh pangsa pasar global bagi energi terbarukan tersebut juga didukung oleh kondisi tertentu, seperti halnya kondisi penurunan batubara dan pertumbuhan moderat gas alam yang mampu mempercepat perluasan pangsa energi terbarukan di pasar global.

Adapun Indonesia juga akan menggunakan modalitas strategis internasional yang dimiliki sebagai Presidensi G20, UN GCRG Champion, dan Ketua ASEAN pada 2023 guna memobilisasi solusi dan mengembangkan strategi untuk membantu negara-negara dalam mengatasi krisis pangan, energi, dan iklim yang sedang berlangsung.

Kinerja perekonomian nasional menunjukkan perkembangan yang kian pesat terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 5,4 persen (yoy) pada Q2-2022, dengan tingkat inflasi per Juli 2022 yang masih terkendali pada angka 4,94 persen (yoy). Perbaikan juga terus ditunjukkan oleh indikator lain seperti aliran modal masuk yang mencapai USD 866 juta dan PMI manufaktur yang menunjukkan tren ekspansi secara konstan.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional yang kian impresif tersebut perlu diselaraskan dengan ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat. Hal tersebut karena ketahanan energi menjadi salah satu elemen penting yang terintegrasi dengan tingkat stabilitas perekonomian dan pengurangan kemiskinan, sehingga diperlukan adanya upaya Pemerintah dalam menjaga pasokan melalui transisi energi, terlebih di tengah peningkatan populasi masyarakat saat ini.

Baca juga: Pemerintah dukung kolaborasi proyek transisi energi Pertamina

Baca juga: PLN siapkan strategi mitigasi perubahan iklim

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Artikel ini bersumber dari www.antaranews.com.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan