kabinetrakyat.com – Badai resesi 2023 kemungkinan dikhawatirkan bisa mengancam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menjelaskan, saat ini dunia dihadapkan pada situasi ketidakpastian.

‘Badai besar’ ditandai dengan lonjakan inflasi pada banyak negara. Khususnya di negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan wilayah Eropa, yang terjadi karena harga energi dan pangan yang melonjak akibat perang Rusia dan Ukraina.

Situasi yang timbul sekarang adalah aliran modal keluar alias outflow dari negara berkembang. Catatan Bank Indonesia (BI) hingga 22 September 2022 Indonesia kehilangan RP 148,11 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

“Tapi ini terjadi di semua negara berkembang, tak cuma Indonesia,” jelasnya, dalam program Power Lunch, Jumat (30/9/2022).

Sementara itu Dolar AS kini bertengger di level Rp 15.200 atau jauh lebih lemah dari yang diperkirakan pemerintah. Pelemahan rupiah juga karena badai besar yang terjadi.

Risiko dari hal tersebut adalah tekanan pada utang pemerintah dalam bentuk valuta asing makin berat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan utang pemerintah hingga akhir Agustus 2022 Rp 7.236,61 triliun). Jumlah itu lebih tinggi dari bulan sebelumnya, yakni Rp 7.163,12 triliun atau bertambah Rp 73,49 triliun.

Utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN. Jumlahnya mencapai 88,79% dari seluruh komposisi utang akhir Agustus 2022.

Sedangkan dari mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang Rupiah sebanyak 71,06%. “Utang valas kita yang tadinya ada di atas 40% sekarang di 28% dalam valas. Ini jelas mengurangi tekanan,” pungkasnya.