kabinetrakyat.com – Dikutip dari kantor berita Antara, Harya S. Dillon, Sekretaris Jenderal MTI di Jakarta, pada Kamis (8/9/2022) menyatakan bahwa kondisinya harus dimulai dengan kemauan politik yang kuat.

Ia mencontohkan seperti deklarasi angkutan umum di Indonesia akan 100 persen menggunakan kendaraan non-BBM pada 2030.

“Kemarin Sekretariat Negara mengumumkan penggunaan kendaraan non-BBM untuk operasional di lima Istana Negara. Langkah itu layak diapresiasi, namun dampaknya tidak akan signifikan kalau tidak diikuti dengan angkutan umum,” imbuh Harya S. Dillon.

Sebagai tahap awal, transportasi umum bisa melakukan migrasi ke Bahan Bakar Gas (BBG) berjenis Compressed Natural Gas (CNG). Investasi penggunaan BBG untuk perusahaan transportasi umum masih lebih murah dibandingkan kendaraan energi non-BBM lainnya, seperti kendaraan listrik.

Untuk mendorong lebih banyak transportasi umum menggunakan BBG, pemerintah harus mulai menambah jaringan Stasiun Pengisian BBG (SPBG). Tujuannya mempermudah dalam pengisian dan memotivasi migrasi ke BBG.

“Kita lihat dari pengalaman TransJakarta. Banyak waktu kendaraan habis mengantre di SPBG sehingga kinerja operasional angkutan menjadi tidak optimal,” ungkapnya memberikan contoh.

Beberapa saat lalu, Adrianto Djokosoetono, Wakil Direktur Utama PT Blue Bird Tbk juga pernah menyampaikan Blue Bird menggenjot penggunaan kendaraan BBG. Pasalnya lebih murah dibandingkan mobil listrik.

Disebutkannya bahwa investasi pengadaan mobil listrik, biayanya empat kali lipat dibandingkan kendaraan konvensional. Itu sebabnya, armada listrik Blue Bird saat ini jumlahnya baru sekitar 60 unit.

Sementara armada berbasis BBG mencapai 2.300 unit atau 22 persen dari seluruh armada. Jumlah itu rencananya akan terus ditambah hingga 5 ribu unit.

“Melalui penerapan armada BBG, Blue Bird berhasil menekan beban energi hingga 40 persen,” pungkasnya.