kabinetrakyat.com – China melontarkan peringatan terbaru untuk Australia yang baru saja menandatangani pakta keamanan dengan Jepang, rival regional Beijing. Canberra diminta untuk mengingat kejahatan perang Jepang pada era Perang Dunia II sebelum mengakrabkan diri dengan negeri Matahari Terbit itu.

Seperti dilansir AFP, Selasa (10/1/2023), pemerintahan Australia diketahui tengah berupaya memperbaiki hubungan dengan China , setelah hubungan kedua negara sangat memburuk di bawah pemerintahan sebelumnya.

Namun pada waktu bersamaan, Canberra baru-baru ini juga menandatangani pakta keamanan dengan Jepang. Hal itu dipandang sebagai upaya untuk membatasi kekuatan Beijing di kawasan Pasifik.

Peringatan pun diberikan oleh Duta Besar China untuk Australia Xiao Qian menanggapi penandatanganan pakta keamanan itu. Xiao memperingatkan bahwa Canberra seharusnya berhati-hati dalam mempercayai Jepang, mengingat negara itu pernah menyerang Australia selama Perang Dunia II.

“Selama Perang Dunia II, Jepang menginvasi Australia, mengebom Darwin, membunuh warga Australia dan menembak (tahanan perang) warga Australia,” ucap Xiao kepada wartawan.

“Berhati-hatilah dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Ketika seseorang mengancam Anda, negara itu mungkin mengancam Anda kembali,” cetusnya memperingatkan Australia soal Jepang.

“China telah menjadi sahabat Anda,” imbuh Xiao.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Saat ditanya soal pernyataan Duta Besar Jepang untuk Australia kepada surat kabar The Australian yang menyatakan perlu ada ‘kewaspadaan’ terhadap China, Xiao tersinggung.

Hubungan China dan Australia selama beberapa tahun terakhir memburuk, dengan Beijing memberlakukan tarif terhadap ekspor utama Australia seperti jelai dan wine saat perselisihan mencapai puncaknya tahun 2020 lalu. China juga secara tidak resmi menghentikan impor batu bara Australia.

Bahkan pada satu momen, para menteri pemerintahan China menolak untuk menerima telepon dari menteri-menteri Australia.

Pemerintahan Australia sebelumnya, yang beraliran konservatif, memicu kemarahan China dengan berulang kali mempertanyakan rekam jejak penegakan hak asasi manusia (HAM) di negara tersebut dan mendorong adanya penyelidikan independen terhadap asal-usul virus Corona (COVID-19).

Xiao dalam pernyataannya mengakui bahwa perdagangan kedua negara ‘terganggu’ dalam beberapa tahun terakhir, namun dia juga mengharapkan agar hubungan perdagangan itu ‘kembali normal’.