kabinetrakyat.com – Pemerintah Filipina menyatakan ‘sangat prihatin’ atas laporan yang menyebut China mulai mengklaim sejumlah pulau tak berpenghuni yang terletak di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa.

Seperti dilansir AFP, Rabu (21/12/2022), laporan media terkemuka Bloomberg pada Selasa (20/12) waktu setempat menyebut sejumlah citra satelit dari Amerika Serikat (AS) menunjukkan formasi daratan baru muncul di sekitar Kepulauan Spratly yang ada di perairan sengketa itu.

Area yang menjadi kemunculan daratan baru itu sama dengan area di mana sebuah kapal China dengan ekskavator hidrolik terlihat beroperasi selama beberapa tahun terakhir.

“Kami sangat prihatin karena aktivitas semacam itu bertentangan dengan Deklarasi Perilaku di Laut China Selatan yang mengatur sikap menahan diri dan Penghargaan Arbitrase tahun 2016,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina pada Selasa (20/12) tengah malam menanggapi laporan Bloomberg.

Ditambahkan Kementerian Luar Negeri Filipina bahwa badan-badan lainnya telah diminta untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Beijing mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan, yang merupakan jalur perairan yang kaya sumber daya alam dan dilalui perdagangan senilai triliunan dolar Amerika setiap tahunnya. Negara-negara lainnya yang juga mengklaim Laut China Selatan antara lain, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan.

Otoritas China mengabaikan putusan Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag, yang menyatakan bahwa klaim historis itu tidak berdasar.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga ‘Penampakan PLTA Terbesar Kedua di Dunia Siap Beroperasi’:

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina itu dirilis sepekan setelah Manila melayangkan protes diplomatik terhadap Beijing, setelah kapal patroli China menyita ‘secara paksa’ puing roket yang ditemukan kapal Angkatan Laut Filipina. Kedutaan Besar China di Manila menyangkal telah melakukan penyitaan paksa dan mengklaim puing diserahkan setelah dilakukan ‘konsultasi bersahabat’.

Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Filipina juga menyampaikan ‘keprihatinan besar’ atas laporan yang menyebut kapal-kapal China berkumpul di Karang Iroquois dan Beting Sabina yang diklaim Manila sebagai bagian wilayahnya.

“Arahan (Presiden Ferdinand Marcos) untuk Kementerian sudah jelas — kami tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah Filipina,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan Jose Faustino usai insiden tersebut.

Marcos bersikeras bahwa dirinya tidak akan membiarkan China menginjak-injak hak maritim Filipina — bertentangan dengan sikap pendahulunya, mantan Presiden Rordrigo Duterte, yang enggan mengkritik Beijing.