kabinetrakyat.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terjebak di area sideways 7.000-7.100 hingga awal Desember.

Namun masuk ke penghujung tahun, ada harapan window dressing mampu mengangkat kinerja IHSG yang selama ini stagnan.

Di tengah kondisi IHSG yang belum penunjukkan pergerakan berarti, ada beberapa saham LQ45 yang sebenarnya berpotensi memberikan capital gain karena sudah berada di area jenuh jual (oversold) jika menggunakan indikator teknikal berupa Relative Strength Index (RSI).

Berikut ini adalah 4 saham konstituen LQ45 yang sudah jatuh cukup dalam sampai oversold dan dapat dipertimbangkan untuk trading dengan mode swing untuk periode mingguan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)

Saham BRIS tercatat melemah 3,65% pekan kemarin dan ditutup di Rp 1.320/unit. Apabila menggunakan indikator RSI, maka posisinya sudah sangat dekat dengan area jenuh jual sehingga berpotensi rebound setidaknya ke Rp 1.400 terlebih dahulu.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)

Saham EMTK anjlok 18,53% sepanjang pekan lalu dan ditutup di Rp 1.275/unit. Apabila menggunakan indikator RSI, maka posisinya sudah benar-benar di area oversold dan pada perdagangan Jumat lalu menunjukkan sinyal rebound. Dalam waktu dekat saham EMTK berpotensi menuju Rp 1.590/unit.

PT Japfa Comfeed Tbk (JPFA)

Senada dengan BRIS dan EMTK, saham JPFA juga terpantau melemah nyaris 5% minggu lalu dan ditutup di Rp 1.295/unit. Namun secara teknikal penurunan harga saham JPFA sudah berada di area jenuh jual dengan RSI di bawah 30. Dalam waktu dekat resisten terdekat saham JPFA ada di Rp 1.350/unit.

PT Timah (Persero) Tbk (TINS)

Saham TINS tercatat drop 4,63% sepekan lalu dan ditutup di Rp 1.235/unit. Berdasarkan indikator RSI, saham TINS sudah oversold dan menunjukkan pola rebound Jumat pekan lalu. Dalam jangka pendek saham TINS berpeluang menuju Rp 1.350/unit.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Sanggahan: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham terkait. Keputusan investasi sepenuhnya ada pada diri anda, dan CNBC Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.