kabinetrakyat.com – Pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar Rp 24,17 triliun, sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga BBM yang terjadi secara global.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, golongan masyarakat yang paling terdampak kenaikan harga BBM adalah kelas menengah rentan. Menurutnya, golongan menengah rentan tidak dapat ter-cover hanya dengan BLT saja.

“Itu terlalu kecil ya, tambahan dana kompensasi bansosnya Rp 24 triliun, sementara kalau kita lihat yang paling terkena dampak itu kelas menengah rentan. Mereka ini enggak bisa hanya di-cover lewat BLT, karena BLT-kan menyasar yang miskin,” kata Bhima saat dihubungi Kompas.com Rabu (31/8/2022).

Bhima mengatakan, di kelas menengah rentan terdapat 80 juta tenaga kerja di sektor informal yang kemungkinan besar datanya tidak semua masuk ke dalam data penyaluran subsidi upah. Ini termasuk juga dengan UMKM, yang seharusnya bantuannya bisa diperluas.

“Jadi banyak yang belum masuk ke dalam bansos yang ditambahkan pemerintah sekarang, termasuk juga UMKM. UMKM idealnya mendapatkan tambahan subsidi bunga KUR, diperluas penerima KUR-nya, dan diberikan bantuan permodalan, seperti BPUM saat pandemi Covid-19,” lanjut dia.

Bhima menjelaskan, UMKM menjadi salah satu yang terdampak oleh kenaikan harga BBM subsidi. Dia menjelaskan, dengan kenaikan harga BBM subsidi, dikhawatirkan pelaku usaha, seperti UMKM akan melakukan efisiensi dalam menghadapi inflasi dan turunnya permintaan.

“Khawatirnya ada korelasi harga BBM naik, dengan penurunan jumlah pekerja UMKM, karena pelaku usaha UMKM melakukan efisiensi dalam menghadapi inflasi yang lebih tinggi, dan turunnya permintaan,” jelasnya.

Dia menegaskan, ada 3 segmen yang harus menjadi fokus pemerintah dalam menyalurkan bantalan sosial, yakni kelas menengah rentan, pekerja informal, dan pelaku usaha sektor UMKM. Ia juga berharap, pemerintah bisa menambah jumlah biaya bansos untuk kompensasi menjadi Rp 200 triliun.

“Jadi estimasi tambahan biaya bansos untuk kompensasi itu Rp 200 triliun tambahannya. Karena, kalau terlalu kecil imbasnya inflasi tinggi, tidak bisa dibarengi dengan daya beli, maka bisa terjadi stagflasi, itu imbasnya,” tegas dia.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan UGM Fahmy Radhi yang menilai keputusan pemerintah mengeluarkan bantalan sosial juga patut diapresiasi. Menurut Fahmy, dengan adanya bantalan sosial, harga bbm naik diharapkan tidak terlalu membebani masyarakat miskin.

“Belakangan ini Menkeu sudah mulai menyalurkan bantalan sosial kepada masyarakat miskin yang berhak menerima itu untuk membantu mereka memperoleh BLT, sebelum BBM bersubsidi dinaikkan. Karena Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa nantinya opsi yang dipilih tidak membebani masyarakat miskin,” ungkap Fahmy.

Awal pekan, ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengungkapkan jumlah bantalan sosial akan dieksekusi mulai pekan depan senilai Rp 24,17 triliun. Ia berharap bantalan sosial ini bisa mengurangi tekanan di masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp 24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” ujar Menkeu.