kabinetrakyat.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk menyiapkan beberapa alternatif lokasi untuk dibangun hunian bagi warga terdampak bencana.

Hal ini diperlukan supaya Kementerian PUPR bisa membangun rumah tahan gempa untuk warga terdampak supaya bisa tinggal di lokasi yang aman dan nyaman pasca-bencana.

“Kami berharap Pemkab Cianjur bisa segera menetapkan kawasan yang siap bangun sehingga bisa dibangun rumah tahan gempa untuk masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Jum’at (25/11/2022), dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (11/12/2022).

Menurut Iwan, titik lahan relokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas wilayah sehingga lebih tahu lokasi serta tata ruang wilayah yang bisa digunakan untuk hunian. Nantinya, Kementerian PUPR juga akan berkoordinasi dengan BNPB, Badan Geologi dan BMKG untuk melihat alternatif lokasi yang dipersiapkan.

“Jadi kami akan mengecek terlebih dahulu apakah lokasi tersebut aman dan layak untuk dibangun bangunan untuk hunian maupun infrastruktur dasar pendukung lainnya. Beberapa contoh pembangunan hunian pasca bencana ada di Palu, Sulawesi Tengah dan Lumajang, Jawa Timur sehingga masyarakat bisa segera memiliki hunian tetap dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA),” katanya.

Iwan juga menjelaskan konsep pembangunan rumah yang diusung kementerian PUPR yaitu membangun dengan lebih baik dalam penyediaan hunian pasca bencana. Menurutnya, proses penanganan bencana tidak boleh terlalu lama. Hal ini supaya masyarakat tidak tinggal di hunian sementara yang tidak layak huni dalam jangka waktu yang lama.

“Kami juga sudah melakukan survey dan identifikasi rumah masyarakat yang rusak dengan aplikasi Rumah Terdampak Bencana (Rutena) sehingga dapat diketahui kira-kira berapa rumah yang rusak ringan, sedang dan berat. Kami juga akan melihat alternatif lahan Pemda dan berkoordinasi dengan Lurah dan Camat setempat apakah lokasi yang disiapkan nanti bisa memungkinkan dibangun bangunan atau tidak,” terangnya.