kabinetrakyat.com – Setelah ratusan pendukung keras mantan presiden Jair Bolsonaro menyerbu kongres, istana presiden, dan mahkamah agung, Luiz Inácio Lula da Silva telah menginstruksikan pemerintah federal untuk mengambil kendali kepolisian di Brasilia, ibu kota Brasil.

Serangan massal itu menjadi pelanggaran keamanan langsung dibandingkan dengan invasi 6 Januari 2021 oleh pendukung Donald Trump ke Capitol AS.

“Apa yang kami saksikan adalah serangan teroris. Tiga bangunan itu telah diserbu oleh teroris yang melakukan kudeta,” ujar pembawa berita Erick Bang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian.

Sebuah rekaman video menunjukkan militan pro Bolsonaro berlari menaiki jalan menuju Palácio do Planalto, kantor kepresidenan, menjelajahi koridor gedung, dan merusak gedung mahkamah agung yang jendelanya telah dihancurkan.

“Mereka melempar kursi ke luar jendela dan menghancurkan gedung-gedung publik,” ucap Eliane Cantanhede, komentator sebuah stasiun televisi.

Lula da Silva dilantik sebagai presiden baru Brasil pada pekan lalu. Pelantikan tersebut dihadiri oleh ratusan ribu warga Brasil.

Namun, ribuan pendukung Bolsonaro menolak menerima kemenangan tipis Lula dalam pemilihan Oktober lalu, menghabiskan beberapa pekan terakhir berkemah di luar pangkalan militer di seluruh negara dan menyerukan kudeta militer.

Saat insiden itu terjadi, Lula sedang tidak berada di Brasilia. Tetapi, dia memberikan pidato kemarahan yang menyalahkan Bolsonaro atas kekacauan tersebut dan berjanji akan menghukum siapa pun yang terlibat.

Dia menyebut mereka yang ambil bagian dalam serangan tersebut sebagai pengacau, neo-fasis, dan fanatik. Ia memerintahkan intervensi federal di ibukota, membawa kepolisian di bawah kendali pemerintah pusat.

Bolsonaro, mantan kapten tentara sayap kanan yang sekutu internasional utamanya adalah Donald Trump, keluar dari Brasil pada malam pelantikan Lula dan saat ini berada di Florida.

Menanggapi peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tersebut, ia mengatakan invasi gedung-gedung publik telah melewati batas.

“Demonstrasi damai dan sesuai hukum adalah bagian dari demokrasi. Tetapi, penghancuran dan invasi gedung-gedung publik seperti yang terjadi hari ini serta yang dilakukan oleh kaum kiri pada tahun 2013 dan 2017 merupakan pengecualian dari aturan tersebut“

“Sepanjang mandat saya, saya selalu berada dalam empat baris konstitusi, menghormati dan membela hukum, demokrasi, transparansi, dan kebebasan suci. Selain itu, saya menolak tuduhan tak berdasar yang ditujukan kepada saya oleh kepala cabang eksekutif di Brasil saat ini,” tulisnya dalam sebuah cuitan.***