kabinetrakyat.com – Dampak perubahan iklim secara global dinilai cukup mengerikan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan PDB global bisa tergerus 11-14% selama 50 tahun ke depan, jika semua negara tidak peduli pada perubahan iklim.

“Pertumbuhan ekonomi global dapat turun 11% hingga 14%, dalam setengah abad jika tidak ada upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Ini adalah uang yang banyak dan berdampak besar pada sosial ekonomi dunia,” jelas Perry dalam high level seminar pada gelaran ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (30/3/2023).

Menurut Perry seluruh negara di dunia perlu bersama-sama menjaga dunia dari perubahan iklim, agar kondisi tidak semakin memburuk. Perubahan iklim juga menjadi salah satu topik yang diangkat Indonesia dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN 2023.

Perry menilai ada tiga hal utama yang dibutuhkan untuk mendorong upaya transisi energi di ASEAN, yakni kemauan politik, kerangka transisi energi yang jelas, mobilisasi pendanaan.

Salah satu cara untuk mencegah dampak perubahan iklim adalah memulai penggunaan dan pengembangan energi terbarukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan negara-negara ASEAN saat ini punya target 23% energi baru terbarukan pada bauran energi hingga tahun 2025.

Masalahnya, negara-negara ASEAN saat ini butuh investasi mencapai US$ 27 miliar per tahun. Dalam kurs terkini jumlahnya mencapai Rp 405 triliun (kurs Rp 15.000).

“Namun dari 2016 hingga 2021, kami hanya bisa mendapatkan US$ 8 miliar (Rp 120 triliun) per tahun untuk energi terbarukan. Jadi kurang dari 1/3-nya,” kata Sri Mulyani dalam agenda Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.

Menurutnya, sangat penting bagi negara-negara ASEAN saat ini mulai menangani masalah ini. Di satu sisi, kebutuhan akan keamanan energi harus terjamin, tetapi juga pada saat yang sama keterjangkauan dan keberlanjutan energi juga bisa didapatkan.

Ketika kita berbicara tentang keterjangkauan, yang akan diukur harga energi terjangkau untuk masyarakat, industri, ekonomi, anggaran pemerintah, dan dalam hal dukungan, termasuk subsidi.

Lihat juga Video: Megawati Soroti Dampak Perubahan Iklim yang Mengancam Pulau-pulau di RI